Suara-ntt.com, Kupang-Bank NTT dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Kamis, 14 November 2024. RUPS-LB yang terkesan mendadak ini diindikasikan terkait dengan kepentingan politik untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada NTT yang akan datang.
Informasi dari sumber di lingkungan Kantor Gubernur NTT menyebutkan bahwa Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh, termasuk Johanna Lisapaly, Susana Federika Ayi Saye, dan Doris Rihi, di Rumah Jabatan Gubernur.
“Yang datang ke rumah jabatan di antaranya Johanna Lisapaly, Doris Rihi, dan istri Hila Minggu. Pertemuan itu terkait Bank NTT,” ungkap sumber tersebut melalui pesan WhatsApp, pada Senin (4/11/2024).
Johana Lisapaly adalah mantan pejabat Pemprov NTT yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPW NasDem NTT. Susana Saye, yang merupakan istri dari Hilarius Minggu-Direktur Dana sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kredit Bank NTT adalah kader NasDem yang sempat maju sebagai caleg DPRD Kota Kupang. Sedangkan Doris Rihi saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
Informasi tentang pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh sumber internal di Bank NTT. “Benar ada pertemuan itu,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan pada Minggu (10/11/2024) malam.
Sumber yang sama juga membenarkan adanya RUPS-LB Bank NTT yang akan segera dilaksanakan, dan menyebut adanya skenario besar di balik rapat tersebut, yang diduga berkaitan erat dengan kepentingan politik menjelang Pilkada.
“Pemanggilan RUPS biasanya dilakukan paling lambat 14 hari sebelum acara, tapi RUPS kali ini terkesan mendadak karena bupati dan wali kota sebagai pemegang saham adalah pejabat sementara,” kata sumber tersebut.
Agenda RUPS-LB kali ini, menurut sumber, meliputi pembahasan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi pemenuhan modal inti dan perubahan dalam jajaran pengurus, termasuk lelang untuk posisi-posisi yang kosong.
“Pak Hila disebut-sebut akan menjadi Plt Dirut menggantikan Pak Umbu Praing, meski beliau sedang sakit. Sementara Pak Sekda, Kosmas Lana, yang sudah mendapat persetujuan OJK sebagai Komisaris Utama, kemungkinan tidak jadi dilantik,” ujar sumber tersebut.
RUPS-LB ini diduga digelar dengan maksud memastikan adanya Plt Dirut baru sebelum Pilkada, guna mengakomodasi kepentingan pendanaan salah satu pasangan calon.
“Dirut yang mereka pilih diharapkan bisa mendukung kepentingan paslon tertentu melalui pemberian kredit fiktif di beberapa cabang. Ada juga pengajuan pinjaman dari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, termasuk alokasi dana CSR dan bantuan sosial yang bisa mereka kendalikan dalam waktu yang tersisa sebelum Pilkada,” tambahnya.
Sumber tersebut mengingatkan adanya potensi pengulangan praktik-praktik tidak sehat, seperti kredit fiktif yang terjadi sebelumnya, menjelang Pilkada 2018.
Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya menghubungi Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, untuk memperoleh klarifikasi. Sementara itu, Komisaris Independen Bank NTT, Frans Gana, mengonfirmasi bahwa undangan RUPS belum disebarkan.
“Undangan belum disebarkan. Nanti saya informasikan,” kata Frans Gana kepada wartawan melalui pesan WhatsApp pada Senin (11/11/2024).
Ketika ditanya lebih lanjut tentang kemungkinan pelaksanaan RUPS-LB pada 14 November 2024, Frans meminta media bersabar dan berharap pemberitaan yang positif agar Bank NTT terhindar dari risiko reputasi. ***