Suara-ntt, Kupang-Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Anita Jacoba Gah menduga gaji guru honoror ‘disunat’ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Anita Gah, dari anggaran sebesar Rp 157 miliar, seharusnya setiap guru honorer yang sudah diangkat mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp 4.800.000. Namun kenyataanya mereka hanya dibayar Rp 3.100.000.
“Justru itu yang saya mau katakan bahwa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan itu yang tidak valid. Karena dia mengatakan guru honorer dibayar Rp 4.800.000 itu bohong. Kenyataannya mereka hanya terima Rp 3.100.000. Saya punya datanya,”kata Anita Gah kepada wartawan, Jumat 10 Maret 2023 lalu.
“Artinya guru honorer belum mendapat tunjangan. Jangan kaburian air. Saya minta realisasi uang Rp 157 miliar koq dia ngomong data di BKN. Yang dia ngomong itu adalah untuk perekrutan honorer tahun 2023 yang kita tidak bicarakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu dia mempertanyakan sisa anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 157 miliar rupiah yang diperuntukan bagi guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saya mau tanya, itu dana DAU tahun 2021 sebesar Rp157 miliar yang seharusnya dipakai untuk mengangkat guru honorer itu realisasinya mana? Kan mereka sudah terima uangnya,” tegasnya.
Dia menjelaskan, menurut sasarannya, dana sebesar Rp 157 miliar itu diperuntukkan bagi delapan ribuan guru honorer. Sehingga patut dipertanyakan sudah berapa banyak guru honorer yang diangkat Pemprov NTT.
“Jadi Kadis Pendidikan harus kasih data yang valid. Bukan suruh saya untuk cek ke BKN. Itu sangat aneh. Dan kalau sudah diangkat, berapa banyak. Terus guru honorer itu dibayar berapa,” tanya Anita Gah.
Dia kemudian menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggata Timur, Linus Lusi yang dinilai ngawur.
“Masa seorang Kadis kok ngomongnya ngawur begitu. Kalau saya mau bilang, copot saja itu Kadis. Orang omongnya lain kok jawabnya lain,” pungkasnya. (HT)