Suara-ntt.com, Kupang-Dihadapan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memaparkan sejumlah kendala yang bakal dihadapi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu)Serentak 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento memaparkan salah satu kendala yang dihadapi pihaknya menjelang proses pemilihan umum yakni terkait dengan mutasi pegawai dan posisi tenaga honorer mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan di berbagai kabupaten/kota se-NTT.
“Terkait dengan mutasi ASN, kita minta bapak Gubernur agar memperhatikan teman-teman di Sekretariat Bawaslu diberbagai daerah kabupaten/kota se-NTT, agar tidak dipindahkan dulu, mengingat hal itu akan mempengaruhi alur kinerja yang sudah dibangun. Selanjutnya terkait dengan tenaga kerja kontrak atau pegawai honorer, yang mana jika mengacu pada keputusan Kemenpan RB, akan memberhentikan seluruh tenaga kontrak di seluruh Indonesia per tanggal 28 November 2023,”kata Nato ketika menemui Gubernur NTT di ruang kerjanya pada Senin, 6 Pebruari 2023.
“Kami sangat berharap agar bapak Gubernur dapat mempertimbangkan hal ini, mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu nanti. Paling tidak ada upaya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini, sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai,”tambahnya.
Dijelaskan, terkait dengan berbagai tahapan, teman-teman dari KPU sudah menyampaikan banyak hal, khususnya dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, wilayah alokasi kursi dan tahapan pencalonan DPD, dan juga pelantikan PKD.
“Saat ini juga kami fokus kepada pengawasan partisipasi dengan melibatkan stakeholder dengan cara melakukan edukasi pengawasan pemilu. Kalau ada pelanggaran yang terjadi bisa langsung dilaporkan kepada Bawaslu. Selain itu kami juga melakukan edukasi kepada pemilih pemula dan juga kaum disabilitas,”jelasnya.
Maksud dari kunjungan Badan Pengurus Bawaslu NTT tersebut selain untuk silahturahmi juga untuk melaporkan pelaksanaan persiapan Pemilu serentak tahun 2024 yang paling krusial yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri.
Pada kesempatan tersebut Gubernur VBL memberikan respon baik dan mendukung penuh kinerja Bawaslu Gubernur juga akan segera melakukan koordinasi dengan Penjabat Wali Kota Kupang dan para Bupati se-NTT untuk turut mendukung kinerja Bawaslu Provinsi NTT. Selain itu juga untuk bersama memberikan solusi terhadap masalah ataupun berbagai kendala yang dihadapi.
“Dalam waktu dekat saya akan koordinasikan bersama Penjabat Wali Kota Kupang dan para Bupati se-NTT, terkait dengan mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah, mengingat para tenaga kerja ini juga masih sangat dibutuhkan. Jadi nanti diupayakan untuk memperpanjang masa kerja para tenaga kontrak atau honorer di setiap daerah, sehingga proses penyelenggaraan pemilu termasuk proses pengawasan tidak berhenti di tengah jalan. Karena bagaimanapun para tenaga kontrak di setiap daerah ini juga sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi kinerja dari KPU dan juga Bawaslu di seluruh Nusa Tenggara Timur,”ungkapnya.(HT)
