Suara-ntt.com, Kupang-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti pemberitaan soal kinerja Bank NTT yang akhir-akhir ini sangat gencar dan masif.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur Paskalis Angkur kepada wartawan dalam sebuah diskusi ringin pada Kamis, 2 Pebuari 2023.
Paskalis mengatakan, Bank NTT adalah bank kebanggaan milik masyarakat Nusa Tenggara Timur dimana ada penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota serta saham perorangan secara mandiri yang berinvestasi di bank itu.
Menurutnya, seiring dengan berkembangnya bank ini menjadi bank yang modern dengan sistem pelayanan serba digital seperti produk Mobile Banking, Internet Banking, dan CMS (Cash Manajemen Sistem) yang sangat baik.
“Hal ini terbukti dengan raihan berbagai penghargaan atau award di tingkat nasional. Bank NTT tentu harus dikelola dengan sangat prudent oleh manajemen agar tidak terjadi trust issue dan menjadi bank gagal. Akhir-akhir ini aroma tidak sedap keluar dari Bank NTT yang mengindikasikan bahwa Bank NTT sedang dalam masalah antara lain kasus korupsi, kasus kredit fiktif, penggunaan dana operasional yang fantastis oleh direksi dan berbagai kasus yang sedang ditangani oleh APH saat ini,”ungkap Paskalis.
Politisi Demokrat asal Manggarai ini menegaskan, jika menyimak Ikhtisar Keuangan Bank NTT dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir (2017-2021) tampak beberapa critical point yang perlu diwaspadai sebagai pertimbangan manjemen resiko yang harus diantisipasi oleh manejemen Bank NTT antara lain;
1. Retrun On Asset (ROA) yang semakin turun dari tahun 2017-2021 (2,98-1,85), yang paling penting di sini adalah Manajemen harus menekan biaya yang tinggi dan meningkatkan realisasi kredit yang produktif dan berkualitas.
2. Return On Equity (ROE) semakin turun tahun 2017 pada level 16,28 persen dan menurun di tahun 2021 pada level 12,03 persen. Para pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bersama DPRD harus memperhatikan ini sebagai indikator investasi yang profitable pada Bank NTT.
3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukan kenaikan yang cukup signifikant sejak Tahun 2017-2021 (67,37-81-40 persen), memang hal ini masih dalam batas yang wajar jika merujuk pada standard Bank Indonesia No 6/23/DPNP tahun 2004 dan Inovasi yang dilakukan oleh Bank NTT akhir- akhir ini, namun perlu dikaji lebih dalam apakah beban operasional bank NTT meningkat dalam kerangka untuk meningkatkan performance Bank NTT atau justru ada hubungannya dengan penggunaan dana yang tidak tepat peruntukannya.
4. Net Interest Margin (NIM) pada tahun 2021 pada level 6,23 persen. Walaupun tergolong masih cukup tinggi tetapi kecendrungan terus menurun dari rata-rata sejak tahun 2017 yang berada pada level 9,51 persen.
“Semakin maraknya berita tentang berbagai kasus di Bank NTT akhir-akhir ini yang diberitakan oleh berbagai media dan di sisi yang lain manajemen Bank NTT sibuk mengklarifikasi dengan menjelaskan citra positifnya maka substansi persoalan semakin liar dalam opini masyarakat,”jelasnya.
Paskalis mengingatkan jajaran pejabat Bank NTT, jika ini terus bergelinding tanpa ada kepastian duduk perkaranya maka bisa berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT (Trust Issue).
“Sebagai bentuk kontol kepedulian masyarakat terhadap Bank NTT, kita semua dengan tegas mendorong pihak BPK untuk mengaudit secara komprehensif dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pada Bank NTT dan mendesak APH agar memprioritaskan penegakan hukum bila ditemukan ada dugaan penyimpangan,” tandas Paskalis.
Terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap lalu lintas transaksi keuangan pada Bank NTT, Paskalis meminta agar lebih intensif dalam pengawasannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Lebih lanjut dia mengharapkan Bank NTT agar lebih hati-hati dengan menerapkan manajemen risiko yang sebaik mungkin dan segera lakukan recovery terhadap risiko yang terjadi agar memulihkan kepercayaan masyarakat. (HT)