Suara-ntt com, Kupang-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Relygius Usfunan bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten TTS, Pitersius Kefi dan anggotanya mendatangi Komisi V DPRD Provinsi NTT untuk menyampaikan aspirasi guru-guru terkait kebijakan anggaran untuk proses rekrutmen tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
Maksud dan tujuan kedatangan mereka bertemu dengan Komisi V DPRD NTT untuk meminta agar dalam proses rekrutmen tenaga guru PPPK tahun 2023, kuato yang diberikan kepada Kabupaten TTS lebih banyak ketimbang dengan kabupaten lain di NTT. Mengingat wilayah yang bersangkutan begitu luas dimana SMA/SMK juga cukup banyak sehingga itu menjadi pertimbangan tersendiri.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa menyampaikan bahwa status jumlah tenaga guru PPPK di NTT dari tahun 2020 hingga 2022 sudah mencapai 3.055 orang dengan anggaran sekitar Rp 177 miliar lebih. Dan pada tahun 2023 ini dibuka lagi perekrutan tenaga guru PPPK sebanyak 1.517 orang untuk seluruh NTT di perubahan anggaran 2023.
“Dan kami sudah menyampaikan bahwa status jumlah tenaga guru PPPK kita dari tahun 2020 hingga 2022 sudah mencapai 3.055 orang dengan anggaran sekitar Rp 177 miliar lebih. Sekarang ini kita mendukung pemerintah di tengah-tengah kondisi fiskal kita yang belum stabil atau tidak sehat akan dibuka lagi perekrutan PPPK di tahun 2023 sebanyak 1.517 orang untuk seluruh NTT di perubahan anggaran 2023,”kata Yunus kepada wartawan usai rapat dengan Komisi IV DPRD Kabupaten TTS pada Kamis, 31 Agustus 2023.
“Tadi kami juga menyampaikan bahwa pos APBD kita dan anggaran untuk sektor pendidikan kita sudah sampaikan kepada teman-teman Komisi IV DPRD Kabupaten TTS. Pada prinsipnya sesuai dengan pembahasan anggaran APBD kita sebesar Rp 5,1 triliun tetapi dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 2,1 triliun itu sudah termasuk DAK fisik sekitar 700 miliar lebih dan DAU specific grant sebesar Rp 1,1 triliun,”tambahnya.
Yunus mengatakan, pihaknya akan terus mendukung pemerintah untuk melakukan pengangkatan PPPK yang sudah lolos seleksi di perubahan APBD NTT 2023.
“Tadi saya sudah menyampaikan dari 1.517 orang ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp 88 miliar dengan perhitungan teknis satu orang itu dibayar 4,8 juta lebih dan kami sampaikan kepada teman-teman Komisi IV DPRD Kabupaten TTS,”ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten TTS, Relygius Usfunan mengatakan pihaknya mendatangi Komisi V DPRD Provinsi NTT untuk menyampaikan aspirasi dari guru-guru ataupun masyarakat khususnya soal kuota PPPK tahun 2023.
Mengingat wilayah di Kabupaten TTS begitu luas dimana SMA/SMK juga cukup banyak sehingga dari kouta 1.517 orang untuk seluruh NTT maka untuk TTS sendiri kuota PPPK agak lebih banyak dari kabupaten lainnya.
“Kami berharap Kabupaten TTS bisa mendapat kuota PPPK lebih dari kabupaten lain,”ucapnya.
“Ini menjadi perjuangan kita bersama baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dimana lokasi kegiatannya di kabupaten namun kewenangannya ada di provinsi. Jadi kita bagi-bagi tanggung jawab dan bekerjasama satu sama lain,”jelasnya. (Hiro Tuames)
