Suara-ntt.com, Kupang-Komisi IV DPRD Provinsi NTT meminta agar program pemerintah yang akan diluncurkan kepada masyarakat harus tepat sasaran.
Hal itu lakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan antara program pemerintah dengan mitra lainnya (PLN) seperti program bantuan listrik dan sumur bor.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong dalam acara dengar pendapat dengan Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) Provinsi NTT pada Selasa, (21/1/2020).
“Kita minta agar pemerintah provinsi ketika memberi bantuan itu tidak boleh tumpang tindih. Sehingga kita hanya mengisi kekurangan dan ketidaksanggupan PLN memenuhi kewajibannya untuk Indonesia terang di tahun 2020 ini.
Apakah itu sudah 100 persen atau bagaimana dan ini juga musti dibicarakan. Jangan sampai kita gencar dengan bantuan lampu sehen dan lain sebagainya.
Disisi lain PLN juga gencar dengan programnya. Ini harus nyambung supaya tidak terjadi kontraproduktif. Kemudian soal bantuan sumur bor untuk kebutuhan air bersih maupun pertanian juga harus diperhatikan,”kata dia.
Alex mengatakan, sesuai dengan target dan program PLN untuk memenuhi Indonesia Terang di tahun 2020. Untuk NTT, masyarakat yang sudah menikmati jaringan listrik sekitar 80-an persen.
Dalam kesempatan itu, dia mempertanyakan penentuan sumur bor di masing-masing kabupaten itu berdasarkan kriteria apa saja.
“Gambaran komperhensif terkait dengan kebutuhan kita soal kebutuhan air bersih dan pertanian seperti apa koordinasi lintas instansi.
Dengan demikian, perencanaan yang ada jangan parsial seperti ini. Kebutuhan yang ada harus dihitung semuanya sehingga kekurangan itu dapat diisi dengan sumur bor.
Kemudian harus dihitung kebutuhan sumur bor per kabupaten itu berapa banyak sehingga setiap tahun bisa dialokasikan,”ungkapnya.
Namun yang paling penting kata dia data harus komperhensif. Jangan sampai nanti setiap orang minta jatah dan akan menimbulkan masalah.
“Kita mau ada data yang komperhensif supaya tahu secara persis kebutuhan akan sumur berapa banyak di masing-masing kabupaten,”pungkasnya.
Selain itu dirinya meminta dinas terkait harus membuat perencanaan yang baik supaya tidak ada rebutan soal sumur bor yang ada.
“Karena kami Komisi IV yang menjadi mitra kerja dari dinas ini akan disoroti mendapat jatah lebih banyak ketimbang komisi lain.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan diantara anggota DPRD Provinsi NTT yang bukan di Komisi IV DPRD.
Kita juga minta agar program perencanaan itu dilakukan secara komperhensif dan diatur dengan baik-baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten. Dan itu saya hanya mau memberi warning saja,” pungkasnya.
Dikatakan, berdasarkan fakta lapangan ditemukan banyak sumur bor yang sudah dieksporasi, diterlantarkan dan belum dioptimalisasi baik di Kabupaten Flores Timur, Lembata, kabupaten di daratan Timor bahkan di Kota Kupang.
“Saya apresiasi kepada teman-teman di dinas baik untuk anggaran 2019 dan 2020 sudah baik. Tapi saya minta jangan sampai tiap tahun kita hanya bahas hal yang sama,” bebernya. (Hiro Tuames)
