Suara-ntt com, Kupang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Daerah bersepakat menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 2,1 triliun lebih menjadi Rp 1,6 triliun lebih pada pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu menjelaskan, alasan menurunkan PAD di perubahan APBD 2023 agar tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam mengejar PAD yang ada.
“Hal ini kita lakukan untuk tidak menjadi beban pemerintah dalam mengejar PAD yang ada,”kata mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT ini kepada wartawan pada Senin, 25 September 2023.
Untuk diketahui beberapa waktu lalu DPRD Provinsi NTT bersama Pemerintah Daerah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau disingkat KUA-PPAS untuk pendapatan tahun 2024.
Dalam pembahasan itu hampir semua anggota DPRD memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang makin menurun setiap tahun alias tidak mencapai target.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emiliana Noemleni
mengatakan, beberapa waktu lalu masing-masing komisi melakukan rapat dengan mitra membahas sisi pembelanjaan maupun pendapatan untuk disampaikan ke pimpinan DPRD.
Dijelaskan, dari pembahasan itu pemerintah mengajukan rencana pendapatan dimana realitas sumber pendapatan daerah mengalami penurunan. “Kalau tahun 2023 kita menyepakati PAD sebesar Rp 2,1 triliun. Dan sekarang KUA-PPAS tahun 2024 pemerintah ajukan Rp 1,6 triiun. Tapi ini masih dibahas dengan melihat potensi-potensi daerah dan realitas sumber pendapatan yang ada,”jelasnya.
“Kita terus mendorong agar pemerintah harus gesit atau istilah dulu kita pakai yaitu tidak berburu di kebun binatang tetapi harus memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan juga menggali potensi yang baru,”terangnya.
Dikatakan, selama ini banyak aset milik Pemprov yang tidur padahal pendapatan bisa diperoleh dari retribusi. Bahkan hari ini pendapatan dari retribusi turun ratusan miliar di tahun 2023.
Lebih lanjut kata dia, target pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp 1,9 triliun namun yang diperoleh hanya Rp 1,3 triliun.
“Memang dari penjelasan pemerintah bahwa setiap tahun ada peningkatan PAD tapi tidak mencapai target dari yang kita sepakati bersama,”ungkapnya.
“Misalkan target kita Rp 1,9 triliun di tahun 2022 dan realisasinya naik karena pada tahun 2021 pendapatannya hanya Rp 1,2 triliun. Dari sisi pendapatan itu naik tapi dari sisi perencanaan kita tidak maksimal karena ada sekitar 500 miliar rupiah anggaran untuk membiayai program kegiatan tidak tercapai. Dan secara otomatis ada pelayanan yang tidak maksimal dilakukan,”bebernya.
Dia menambahkan untuk program kegiatan di tahun 2024 yang akan datang lebih teliti agar belanja-belanja yang tidak terlalu penting dirasionalkan.
“Memang ada belanja yang tidak bisa dilakukan karena target yang ditetapkan tidak tercapai maka otomatis akan turun. Hal ini juga akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat,”tandasnya.
Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus dan telah melakukan terobosan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam penyampaian tanggapan atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT menyampaikan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pemerintah akan terus melakukan upaya pengawalan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengkajian pada aset-aset yang berpotensi untuk meningkatkan PAD.
“Pemerintah juga telah melakukan terobosan inovasi antara lain mendorong peningkatan upaya-upaya dalam menjangkau objek pajak khususnya pajak kendaraan bermotor melalui perluasan layanan pembayaran seperti samsat keliling, satgas samsat corner, pelayanan di pelabuhan penyeberangan, termasuk mendatangi para wajib pajak melalui samsat _door to door_ bahkan pelayanan samsat dibeberapa lokasi juga dilakukan pada hari Sabtu, serta juga dilakukan upaya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor,”kata kata Ayodhia Kalake ketika menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. (Hiro Tuames)
