Suara-ntt.com, Kupang-Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Viktor Mado Watun mengatakan, Komisi III DPRD Provinsi NTT mendukung lanjutan pembangunan dua megah proyek yakni Monumen Pancasila dan NTT Fair yang sempat mangkrak akibat adanya tindakan melanggar hukum.
“Kami pasti mendukung karena dua proyek itu untuk kepentingan publik tetapi harus sesuai dengan mekanisme pembahasan yang normal. Tetapi, proses untuk melanjutkan proyek yang mangkrak karena bermasalah hukum kami dorong untuk selesaikan dulu proses hukumnya, baru Pemerintah lanjutkan,” pintanya.
Ia meminta anggaran yang dialokasikan dari APBD tidak boleh mendadak, tetapi harus melalui proses pembahasan normal bukan di perubahan.
“Anggarkan di APBD juga tidak boleh mendadak, tetapi kalau bisa melalui proses normal bukan di perubahan karena sekarang ini banyak hal yang harus dipikirkan kembali karena ada hutang yang harus dibayar,” pungkas mantan Wakil Bupati Lembata ini. (Hiro Tuames).
