Suara-ntt.com, Kupang-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Nuban Saku mengatakan, fenomena kenaikan harga beras di pasar (lapangan) dari Rp 9.000 menjadi Rp 14.000 per kilogram menjadi sebuah momok yang menakutkan dan meresahkan masyarakat saat ini.
Pasalnya berdasarkan penjelasan dari Pejabat Perum Bulog NTT bahwa persediaan stock beras hingga saat ini ada dan aman hingga tiga bulan ke depan. Namun faktanya di lapangan sangat berbeda sehingga patut diduga ada permainan penimbunan beras yang dilakukan oleh para pengusaha.
“Seperti yang bapak dijelaskan bahwa stock beras ada sehingga saya menduga ada penimbunan. Tugas kita semua adalah bagaimana mencari jalan keluar untuk meminimalisir penimbunan ini,”kata Maria Nuban Saku dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)antara Komisi II DPRD Provinsi NTT dengan Bulog NTT dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT pada Jumat, 10 Maret 2023.
Dia meminta pihak Bulog jika ada penimbunan maka patut diduga ada permainan dari para pengusaha. “Kalau saja fenomena ini terjadi maka kita minta Bulog turunkan harga sedikit. Jika Bulog kasih turun harga maka secara otomatis pasti pengusaha yang timbun beras akan kasih keluar. Dan kita akan tahu siapa ‘pemain’ dibalik semua itu,”ungkap politis Partai Perindo NTT ini.
“Hal ini harus dilakukan jika tidak maka saya menduga ada keterkaitan. Kalau sampai Bulog tidak melakukan hal ini maka saya katakan ada pembiaran permainan pengusaha dalam menaikkan dan menurunkan harga beras sehingga yang terjadi di lapangan adalah kekurangan beras,”tambahnya.
Dikatakan, dalam catatan Perum Bulog stock beras sangat cukup sesuai kebutuhan masyarakat NTT sehingga solusi yang ditawarkan jika masalahnya adalah penimbunan maka harus ditekan harganya supaya turun.
“Kita harus cari solusi dan selamatkan masyarakat NTT dari kenaikan harga beras yang tidak beraturan ini,”tegasnya.
“Dulu jika ada harga yang mengalami kenaikan biasanya aparat kepolisian melakukan operasi (grebek) di gedung-gudang yang dianggap ada penimbunan tapi sekarang tidak lagi,”bebernya.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTT lainnya Johan Jhon Oematan mengatakan, berdasarkan informasi dari Bulog NTT ketersediaan beras mencukupi untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Namun fenomena yang terjadi di lapangan berbeda.
Johan mempertanyakan soal beras jatah yang dikatakan aman bagi TNI/Polri namun untuk masyarakat harganya begitu melonjak jauh apalagi beras di pasaran.
Informasi yang berkembang di Media Massa dan media sosial (Sosmed) bahwa harga beras mengalami kenaikan. Ketersediaan di pasar semakin menipis bahkan ada yang sudah kosong.
“Saya mau katakan ini kemungkinan kesalahan esitmasi dan penyerapan dari Bulog karena yang setahu saya dari dulu biasanya tiga bulan sebelumnya sudah diestimasi dan kalau tidak mencukupi ketersediaan dari beras lokal maka secara otomatis akan didatangkan dari luar atau impor,”katanya.
Johan mengatakan, masalah beras menjadi menjadi momok karena merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga tidak bisa dipungkiri soal ketersediaan yang ada dari jaman sebelumnya hingga saat ini. Dan Bulog itu merupakan representasi pemerintah atau negara sehingga wajarlah jika membeli dengan harga tinggi kemudian menjualnya harga mura. Itu merupakan strategi politik yang sudah dibuat sehingga ketika beras kurang atau tidak ada maka akan timbul gejolak.
“Kenapa beli mahal jual murah karena itu merupakan bagian dari politik untuk menjaga kestabilan nasional,”ungkap politisi partai Golkar NTT ini.
“Kita harus akui bahwa ketergantungan masyarakat Indonesia kepada beras sangat luar biasa dan pemerintah menjadi penanggung jawab utama dalam menyediakan beras,”tambahnya.
Dikatakan pemerintah tidak ada pilihan lain dan harus selalu menyediakan beras. “Kenapa jaman dulu pemerintah selalu sediakan beras enam bulan ke depan. Tapi sekarang koq bisa terjadi seperti ini,”kembali bertanya.
Manager Bisnis Perum Bulog NTT, Simon Melki Sedek Lakapu mengatakan, dalam mengantisipasi hal itu, pihaknya akan menggelar pasar murah pada Senin, 13 Maret 2023 mendatang hingga memasuki hari raya besar keagamaan baik itu Hari Raya Paskah, Lebaran maupun Idul Fitri.
“Itu kita sudah jadwalkan nanti dievaluasi terhadap sasaran yang dicapai dalam hal ini masyarakat. Kita tidak mau untuk bermain di pasar lagi. Karena di pasar kita sudah gelontorkan tapi harganya masih tetap naik sehingga akan merubah haluan dengan strategi masifkan pasar murah. Dan sinergitas antara TPID, Satgas Pangan kita akan mulai pada hari Senin, 13 Maret 2023 nanti,””ungkapnya.
Dijelaskan, kegiatan pasar murah selain di Kota Kupang juga di beberapa kabupaten dan sudah berjalan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat untuk melakukan pasar murah baik di daerah Sumba, Flores dan Timor (Belu).
Diakui sejauh ini stock beras masih tersedia karena mempunyai outlet tetap yakni pendistribusian atau penjualan kepada TNI/Polri dan ASN serta persediaan baffer stock untuk bencana alam. Sementara untuk masyarakat lanjut dia, perlahan-lahan akan penuhi permintaan mereka.
Dikatakan, ada sekitar 18 ribu ton lebih beas dalam perjalanan menuju ke NTT untuk didistribusikan ke seluruh cabang yang ada. Dan ketahanan stock beras ke depan secara total ada sekitar 21 ribu untuk tiga bulan ke depan dari bulan Maret hingga Mei atau awal Juni 2023.
Dijelaskan, kebutuhan beras untuk NTT dalam satu tahun kurang lebih sekitar 52 ribu itu dari Bulog sendiri diluar pedagang-pedagang lainnya. Dan kebutuhan masyarakat kemungkinan bisa melebihu dari angka itu.
“Itu menjadi bahan evaluasi juga untuk kami karena setelah kami melakukan pola yang lama sasarannya juga tidak membawa efek sama sekali. Tapi mungkin kita lebih condong untuk melakukan operasi pasar murah,”tandasnya.
Untuk diketahui setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Provinsi NTT dengan Bulog NTT dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT langsung pantau harga sembako di sejumlah pasar di Kota Kupang yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD NTT, Kasimirus Kolo dan didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo. (Hiro Tuames)