Suara-ntt.com, Kupang- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi NTT meminta Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada terutama di sektor industri apalagi NTT berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi mengatakan, sejauh ini pemda belum memanfaatkan posisi strategis sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste terutama dalam mengembangkan sektor industri.
“NTT belum maksimal memanfaatkan posisi strategis yang ada. Dimana kondisi geografis NTT berbatasan langsung dengan negara Republik Demokrat Timor Leste sehingga bisa jadikan Timor sebagai negara utama tujuan ekspor kita,” katanya saat membacakan Penjelasan Pimpinan DPRD Provinsi NTT pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang III terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2020-2024 dan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Ruang Rapat DPRD NTT, Rabu (29/7/2020). 
Dikatakan, Ranperda Rencana Pembangunan Industri diajukan selain karena alasan yuridis, juga karena sumbangsih sektor industri untuk PDRB NTT belum besar. Karena kurangnya akses pasar dan sumber dana, rendahnya SDM dan teknologi dan manajemen.
“Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Industri Kecil dan Menengah di NTT adalah permodalan dan keterbatasan akses perbankan,”ungkapnya.
Dia mengungkapkan, pengajuan Ranperda Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk meningkatkan PAD Provinsi NTT. Terutama untuk kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 5GT sampai dengan 30 GT.
“NTT memiliki potensi retribusi izin usaha perikanan yang diestimasi memberikan kontribusi PAD setiap tahun kira-kira sebesar Rp 100 miliar yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, “jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Noemleni menyerahkan dua Ranperda inisiatif DPRD itu kepada Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi NTT sesuai agenda. (HT/Humas Setwan NTT)