Suara-ntt.com, Kupang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah provinsi jangan ‘tidur’ dan segera mengatasi serangan hama putih palsu pada tanaman padi di Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT.
Pasalnya, serangan hama putih palsu ini baru terjadi di NTT dan kini sudah menyebar ke lahan pertanian.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Patris Lali Wolo mengatakan hama putih palsu ini baru terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Umur padi saat dia sedang buntinglah, baru mau keluar bulirnya mulai diserang oleh hama itu. Kalau serangan hama seperti itu, kemungkinan besar menurut penyuluh, panennya itu bisa gagal,” kata Patris kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi NTT pada Senin, 23 Mei 2022.
Karena itu, menurut Politisi PDIP ini, pola penanganan untuk mengatasi hama putih palsu ini perlu adanya penanganan hama oleh dinas teknis dalam hal ini dinas pertanian.
“Tapi mirisnya itukan tenaga pengamat hama untuk daerah yang irigasi itu yang luas arelnya 3.000-an satu orang pengamat hama. Itukan pelayanan akan tidak optimal dan cepat bagi petani,” ungkapnya.
Kemudian kata dia, ketika petani mengakses, baik mengakses obat-obatan dan pestisida untuk penanganan hama ini, tapi di gudang stok obat-obatan pertanian itu kosong.
“Ini gudang milik provinsi. Sementara gudang ini zonasi. Yang gudang di Nagekeo itu untuk melayani Kabupaten Ngada dan Ende. Kalau seperti itu, petani tidak cepat mengakses pasti jadi kesulitan. Terancam, dia akan membuat pilihan dengan perlakuan bebas yang refrensi dari mana saja untuk penanganan penyakit hama ini. Tetapi belum tentu sesuai diaknosa yang tepat sesuai rekomendasi dari dinas. Ini menjadi catatan untuk Pemerintah,” ujarnya.
Dikatakan, ketika ada identifikasi hama menyerang tanaman di walayah itu, sample hama ini diambil oleh petugas pengamat hama untuk dikirim ke Kupang.
“Sudah terserang kirim ke Kupang. Di Kupang harus diperiksa lagi di Laboratorium, lambat lagi baru informasi ke sana. Di sana serangan semakin meluas baru diagnosanya muncul. Tambah lagi obat yang tidak ada stok untuk pestisida untuk penanganan pasti gagal,” tegas Wakil Komisi II DPRD NTT ini.
Patris menegaskan, hal ini tidak boleh terus terjadi. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT untuk cepat responsif, proaktif untuk melakukan penanganan masalah ini.
“Ini terkait perut. Mereka butuh itu. Kalau tidak cepat tolong, petani akan terpuruk terus. Gagasan kita mau turun angka kemiskinan, ya, sia-sia. Karena komponen terbesar ada di NTT ini petani. Rohnya itu, kita harus betul-betul berpihak kepada petani dengan semua kebijakan termasuk angggaran. Tidak boleh main-main ini. Ini keluhan petani, kita temui mereka (petani),”bebernya.
Ia menambahkan, Pemerintah belum bekerja secara optimal untuk petani. Karena itu, Ia mendorong Pemerintah agar lebih responsif terkait masalah pertanian ini.
“Kita dorong, agar lebih cepat lagi kerja-kerja pelayanan secara teknisnya. Kalau tidak begitu, kita tambah parah ini,” tandasnya. (Hiro Tuames)
