Suara-ntt.com, Kupang-Mencermati data historis pendapatan daerah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya penurunan pencapaian target Pendapatan Daerah yang semakin tajam.
Untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 sampai dengan September 2023, realisasi pendapatan daerah khusus realisasi pendapatan asli daerah (PAD) TA 2023 masih di bawah 50 persen, sehingga estimasi untuk pencapaian target PAD pada Desember 2023, akan berkisar antara 60-70 persen.
“Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi besaran target PAD TA 2024. Untuk itu Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Saudara Gubernur tentang terobosan yang diambil untuk mencapai target PAD TA 2023 sehingga layak menjadi dasar penentuan target PAD TA 2024,”demikian bunyi pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2024 yang dibacakan oleh Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Muhammad Ansor dalam sidang paripurna di Gedung Utama DPRD NTT pada Jumat, 6 Oktober 2023 lalu.
Sehubungan dengan belanja terikat maka yang perlu diperhatikan penyertaan modal ke BUMD yang sudah ditetapkan dalam Perda. Penyertaan modal disesuaikan dengan Perda pembentukan kepada PT KI Bolok yang jadwal penyertaannya sudah ditetapkan dalam Perda Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2019 sedangkan tambahan penyertaan modal kepada Bank NTT.
“Selama ini ditangguhkan karena Dirut Bank NTT tidak menghiraukan undangan rapat dengan badan anggaran maupun dengan Komisi III DPRD Provinsi NTT,”katanya.
Dijelaskan, bunga pokok pinjaman tahun 2023 dan tahun 2024 perlu dijelaskan oleh Saudara penjabat Gubernur tentang jumlah tunggakan pokok pinjaman dan bunga pinjaman reguler dari Bank NTT dan PT SMI (pinjaman regular tahun 2020) serta jumlah bunga dan pokok pinjaman dana PEN yang mulai dibayar pada tahun anggaran 2024.
“Hal ini penting dipertanyakan agar dewan dapat mengikuti secara detail kondisi beban pinjaman daerah ini. Beban utang pinjaman ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal kita selama kurang lebih 8 tahun kedepan,”jelasnya.
Dalam kaitan dengan hal ini, Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Saudara penjabat Gubernur untuk melakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana pinjaman.
Dikatakan, Provinsi NTT termasuk Provinsi berciri kepulauan. Oleh karena itu seyogyanya mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebagai Provinsi kepulauan. Fraksi Partai Golkar ingin mendapatkan penjelasan Saudara penjabat Gubernur tentang implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Provinsi yang berciri kepulauan.
Kemudian lanjut dia, belanja operasional UPTD dan cabang dinas sangat kecil, sehingga menyulitkan cabang dinas menjalankan tupoksi secara maksimal apalagi ada yang cakupan wilayah operasinya meliputi beberapa Kabupaten. Sebagai ujung tombak di lapangan, maka UPTD dan cabang dinas perlu mendapatkan perhatian kedepannya.
Sehubungan dengan penyerahan KMP oleh Pemda Provinsi NTT kepada PT Flobamor, maka Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Saudara penjabat Gubernur tentang Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Sirung yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemprov NTT yang selama ini dioperasikan oleh PT Flobamor, tetapi menjadi temuan BPK karena belum ada penyerahan oleh Pemda kepada PT Flobamor.
“Naskah KSO KMP ini perlu dibuat supaya jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan akan berimplikasi baik bagi Pemeritah Provinsi NTT, khususnya PAD setiap tahunnya,”ungkapnya.
Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan bahwa dalam Perubahan APBD TA. 2023, telah disediakan Dana Pendamping untuk tambahan satu Kapal lagi dari Pemerintah Pusat.
“Harapan kita Fraksi Partai Golkar, pengelolaan kapal ini diserahkan kepada ASDP dengan bisnis plan yang jelas dalam naskah KSO yang dibuat,”pintanya (Hiro Tuames)
