DPRD NTT Sesalkan Bantuan Satu Butir Telur dan Mie Instan bagi Masyarakat Terdampak Bencana Alam

oleh -166 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Anggota DPRD Provinsi NTT, Maria Nuban Saku, sesalkan kebijakan pemerintah Kabupaten Kupang dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak badai siklon teropis Seroja di Desa Marbaun Kecamatan Amarasi Barat, beberapa waktu lalu

Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, berupa satu butir telur ayam, sebungkus mie instan dan beras 1 kg yang dibagikan pemerintah Desa Marbaun pada Jumat 16 April 2021 lalu.

“Saya sangat kecewa dengan bantuan yang diberikan. Sebaiknya tidak usah dan bantu lewat doa saja. Karena bantuan yang diberikan sama sekali tidak menjawab kebutuhan masyakat,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi NTT pada Senin, 19 April 2021.

Menurutnya, jika yang dibagikan adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Kupang maka sangat jelas Pemkab tidak memiliki data masyarakat yang akurat, dan sangat disayangkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Sebagai anggota DPRD, saya sangat prihatin. Artinya petugas tidak turun untuk mendata masyarakat. Ini yang kita takutkan, data tidak akurat dlaporkan ke Pemerintah Provinsi maupun ke pusat. Padahal bantuan sangat banyak,” jelasnya

Dia menjelaskan, muda-mudahan masyarakat Desa Merbaun, Amarasi Barat, belum masuk dalam data, sehingga dapat didata kembali oleh petugas untuk menerima bantuan sesuai porsi yang ada

“Tetapi kalau memang belum terdata juga sangat disayangkan. Karena pasca bencana sampai sekarang belum juga di data, maka itu merupakan kelalaian pemerintah. Sehingga masyarakat bisa menerima bantuan seperti itu,” terangnya

Dengan begitu, Maria berharap kepada setiap posko dan pemerintah provinsi maupun kabupaten, untuk kembali melihat dan memperhatikan kesalahan yang telah dilakukan, untuk segera diperbaiki

“Karena yang terpenting itu, penyaluran bantuan sampai ke lokasi, dan dibagikan tepat pada sasaran. Yaitu bagi masyarakat terdampak bencana,” harapnya

Seharusnya, kata dia, penyaluran bantuan kepada masyarakat harus melibatkan juga pihak DPRD. Karena anggota DPRD memiliki daerah pemilihan, sehingga dapat mengetahui persis jumlah penduduk dan lokasi Desa

“Karena contohnya sekarang, Pemerintah Provinsi NTT tidak tahu dimana lokasi persis Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat. Ini berarti mereka tidak mempunyai data yang akurat,” tandasnya (HT)