DPRD Warning Manajemen Bank NTT untuk Kerja lebih Cermat

oleh -296 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emilia Julia Nomleni memberi warning kepada manajemen Bank NTT untuk lebih cermat atau berhati-hati dalam mengelola bank ini.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang I dan pembukaan sidang II tahun 2022-2023 di gedung DPRD Provinsi NTT pada Selasa, 31 Januari 2023.

“Berkenaan dengan bank kebanggaan kita Bank NTT yang terus mendapatkan apresiasi yang terekspos di media massa sampai pada Desember 2022. Bank NTT menerima penghargaan sebagai bank yang sehat. Tapi ditengah penghargaan-penghargaan yang diterima lembaga ini juga terus digerus dengan berbagai informasi berita melalui media tentang penggunaan-penggunaan anggaran maupun juga mekanisme dan sistem bank yang tidak sesuai. Termasuk adanya kegalauan mengapa deviden kepada Pemerintah Provinsi NTT justru menurun jauh,”tanya Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi NTT ini.
.
Emi mengatakan, dengan adanya informasi dari media massa dapat menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan serta dapat menimbulkan gangguan bagi kinerja Bank itu sendiri. Dengan demikian, DPRD mengingatkan Bank NTT untuk mengelola Bank ini dengan lebih sungguh dan berhati-hati.

Selain itu kata dia, Bank NTT juga diminta harus terus meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang saham untuk pemenuhan modal inti minimum Rp 3 triliun diakhir tahun 2024 agar menjadi Bank Devisa.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur NTT, Yosef A. Nae Soi mengatakan, catatan yang diberikan DPRD kepada Bank NTT merupakan refleksi kritis dari mitra.

“Harus dong. Itukan refleksi kristis. Refleksi kritis dari mitra. Jadi satunya mengingatkan kepada kita. Kita mengingkatkan yang satunya. Jadi dua-duanya bisa sejalan, itu namanya keharnonisan. Keharmonisan hanya bisa dicapai dengan kerjasama,” ujarnya.

Dikatakan, menurunnya deviden, karena COVID-19 sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi, termasuk Bank.”Usir dulu itu COVID. Waktu COVID tidak ada pertumbuhan ekonomi, termasuk di bank. Jika COVID sudah hilang, lalu deviden turun, pemerintah tidak boleh angkat tangan,”bebernya.

Terkait modal inti Rp 3 triliun, dia mengaku pemerintah akan berusaha untuk memenuhi ketentuan itu dengan berbagai teknik.

“Kita akan cari sama-sama. Kita harus optimis. Ada teknik untuk penuhi modal inti itu. Tidak bisa kami buka semuanya di wartawan,” tegasnya.

Untuk diketahui sidang paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi dan Chris Mboik serta dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Pimpinan Fokompinda dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT. (Hiro Tuames)