Suara-ntt.com, Kupang-Dugaan manipulasi hasil survei menjelang Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Pilgub NTT) 2024 kini menjadi sorotan publik. Masalah ini mengemuka setelah Lembaga Survei Voxpol Center Reseach & Consulting atau Voxpol Center memutuskan keluar dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) tepat sebelum Dewan Etik Persepi memulai pemeriksaan terkait perbedaan hasil survei Voxpol dengan lembaga survei lain, yakni Indikator Politik Indonesia.
Survei awal yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada 9 Oktober 2024 menempatkan pasangan calon nomor urut satu, Ansy-Jane, di peringkat teratas dengan persentase dukungan 36,6 persen. Pasangan ini diikuti oleh pasangan Melki-Johni di posisi kedua dengan 27,4 persen, serta pasangan Simon Petrus Kamlasi-Andrianus Garu (Siaga) dengan 23,9 persen.
Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Voxpol Center yang mengunggulkan pasangan Melki-Johni dengan dukungan 37,6% persen, diikuti oleh Ansy-Jane dengan 34,8 persen, dan pasangan Siaga dengan 19,8 persen. Ketidaksesuaian hasil ini mendorong Dewan Etik Persepi untuk memeriksa kedua lembaga survei tersebut. Namun, Voxpol Center justru mengundurkan diri dari keanggotaan Persepi, sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan publik dan pengamat.
Menurut Dewan Pakar Persepi, Hamdi Muluk, pihaknya telah merencanakan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap kedua lembaga tersebut. “Sebetulnya kami sudah merencanakan pemeriksaan (Indikator dan Voxpol) di NTT, tapi surat belum ditandatangani, Voxpol sudah mundur,” kata Hamdi pada Kamis, 7 November 2024.
Di sisi lain, pendiri Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, menegaskan bahwa pihaknya siap transparan dan bersedia diperiksa oleh Dewan Etik Persepi. “Sebagai anggota Persepi, kita terikat kode etik. Karenanya, kami siap buka-bukaan data, juga diperiksa oleh Dewan Etik Persepi,” ungkap Burhanuddin pada kesempatan rilis survei Pilkada Majalengka secara virtual, Kamis (7/11/2024).
Kredibilitas Lembaga Survei Dipertanyakan
Menanggapi isu tersebut, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, menyebut bahwa tidak banyak lembaga survei yang memiliki kredibilitas tinggi di mata publik. Namun demikian, lembaga survei tetap berperan penting dalam memberikan potret popularitas dan elektabilitas kandidat.
“Tidak banyak lembaga survei yang memiliki tingkat kredibilitas yang menjadi rujukan publik. Namun demikian, secara politik lembaga survei dibutuhkan untuk memotret tren popularitas dan elektabilitas figur,” ujar Ahmad Atang pada Jumat (8/11/2024).
Menurutnya, metodologi lembaga survei umumnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, tetapi hasil survei yang dipublikasikan terkadang tidak sesuai dengan hasil akhir, yang menimbulkan pertanyaan publik tentang independensi dan integritas.
Atang menambahkan bahwa Voxpol Center sebaiknya merespons agenda pemeriksaan Dewan Etik Persepi untuk meredam spekulasi yang mungkin muncul di kalangan publik. “Menurut saya sebaiknya Voxpol merespon agenda pemeriksaan oleh Persepi untuk menghindari spekulasi publik. Bahwa pada akhirnya Voxpol harus keluar tentu merupakan hak mereka, tapi kalau seperti ini sikapnya, maka publik dapat mengambil kesimpulan sendiri terhadap sikap Voxpol ini,” katanya.
Ancaman Kehancuran jika Terbukti Manipulasi
Ahmad Atang menegaskan bahwa dalam politik, semua kemungkinan bisa terjadi. Namun, jika dugaan manipulasi terbukti, hal tersebut akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kredibilitas lembaga survei secara keseluruhan. “Semua kemungkinan selalu ada, karena sebagai lembaga survei tentu orang memiliki kepentingan. Jika hasil direkayasa untuk memenuhi kemauan pihak tertentu, maka yang terjadi adalah kehancuran,” pungkasnya.
Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga transparansi dan integritas dalam dunia survei politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah yang menjadi tonggak demokrasi. Publik kini menunggu tindak lanjut dari Dewan Etik Persepi dan respons dari berbagai pihak terkait dugaan manipulasi hasil survei Pilgub NTT 2024.***