Suara-ntt.com, Kupang-Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT mendukung dan mendorong langkah pemerintah Provinsi NTT agar ada penambahan alokasikan anggaran dari APBD yang lebih besar untuk rekrutmen dan pembiayaan tenaga-tenaga honor terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun fraksi ini meminta agar prosesnya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Demikian pandangan akhir Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTT terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi NTT, Senin (28/9/2020).
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy mengatakan, APBD Perubahan tahun 2020 dibahas di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan dan menggoyang sendi-sendi perekonomian. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan ke publik bahwa perekonomian Indonesia memasuki masa resesi.
Dikatakan, pemerintah telah berusaha sangat keras agar Indonesia terhindar dari jurang resesi namun perekonomian nasional telah menunjukkan perlambatan sejak awal tahun dan bertumbuh negatif selama dua kuartal berturut-turut. Minus 2,9 persen sampai minus 1 persen pada kuartal ketiga setelah sebelumnya minus 5,32 pada kuartal kedua tahun 2020.
Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkisar minus 1,7 persen sampai 0,6 persen. Pertumbuhan ekonomi minus artinya jumlah output kegiatan ekonomi lebih kecil dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, aktivitas ekonomi semakin berkurang. Perusahaan yang tidak mampu bertahan harus gulung tikar, yang mampu bertahan melakukan penyesuaian.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) tak dapat dibendung, pengangguran bertambah, pendapatan merosot, daya beli sudah pasti semakin menurun. Secara agregat makin banyak masyarakat yang jatuh dalam kategori miskin.
Dijelaskan, resesi juga dapat menciptakan finansial repression terhadap perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Ancaman kredit macet terjadi akibat nasabah yang menurun penghasilan dan kehilangan pekerjaan serta korporasi yang merosot pendapatannya.
Tekanan ekonomi akibat resesi memang mengkhawatirkan karena pandemi ini belum diketahui kapan akan berakhir dan kapan vaksin bisa digunakan pada masyarakat luas.
“Dalam situasi yang sulit seperti ini kita justru harus bekerja lebih keras, tidak cepat menyerah, serta lebih mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat dan bangsa. Dalam sejarah, bangsa Indonesia sudah pernah mengalami situasi yang jauh lebih buruk namun kita mampu bertahan. Kali inipun kita akan dapat melewati masa-masa sulit ini,”kata dia.
Lebih lanjut kata dia, Fraksi Gerindra menyampaikan hal-hal penting antara lain; ketahanan bangsa sangat bergantung pada ketersediaan pangan. Pangan bahkan sudah sering digunakan sebagai senjata dalam diplomasi antar negara. “Pangan adalah masalah hidup mati suatu bangsa. Siapapun yang memimpin negara ini, harus memandang pangan sebagai hal yang sangat startegis (Prabowo Subianto, Indonesian Paradox, 2017). Pada situasi dimana cadangan beras nasional cukup hanya untuk tiga bulan ke depan sementara negara-negara eksportir beras menahan stock berasnya untuk kepentingan dalam negeri maka beras menjadi persoalan hidup-mati.
“Masih berkaitan dengan ketersediaan pangan, kita semua memahami dan harus ambil bagian dalam program Food Estate (lumbung nasional) yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI. Cadangan pangan sebagai kekuatan strategis nasional harus dijabarkan di daerah,” ungkapnya.
Kemudian Pemerintah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama untuk menjamin stock pangan di daerah. Rencana aksi harus segera disiapkan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanahan harus segera dibangun untuk menjadikan NTT sebagai bagian dari lumbung pangan nasional.
Dalam konteks ini, Fraksi Gerindra mendukung perluasan program tanam jagung panen sapi (TJPS) tidak saja dalam korelasinya dengan peternakan sapi, tetapi sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan masyarakat. Program serupa perlu didorong untuk komoditas pangan lain seperti Singkong dan berbagai jenis umbi-umbian.
Presiden RI, Jokowi telah berpesan bahwa dalam situasi krisis desa berperan menjadi penyangga kota. Dengan memperhatikan pesan presiden maka Fraksi Gerindra meminta agar arah pembangunan harus berpihak kepada desa. Beban desa harus diringankan agar dapat menjadi penyangga kota. Sebagian besar Dana Desa tahun 2020 telah habis terpakai untuk penanggulaan Covid-19. Kabupaten dan Provinsi harus melakukan intervensi ke tingkat desa. Sangat penting untuk membangun sumur bor dan embung-embung sebanyak mungkin di desa-desa agar warga desa dapat memenuhi kebutuhan air minum, keperluan pertanian dan peternakan. Sangat penting untuk memastikan ketersediaan benih dan pupuk, memperbanyak alat-alat pertanian baik traktor kecil dan besar, cultivator, mesin pompa air, rice-milling dan lainnya. Heavy equipment yang biasanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi dapat juga dikerahkan untuk membantu mempercepat pengolahan dan penyiapan lahan. Selain itu membangun irigasi baru dan memperbaiki saluran irigasi yang rusak. Merekrut dan menempatkan pendamping-pendamping pertanian dan desa-desa. Semua hal yang berkaitan dengan usaha menggenjot produksi pangan harus diperlakukan sebagai prioritas.
“Oleh karena kekuatan ekonomi kita sangat bergantung pada konsumsi maka Fraksi Gerindra mendorong percepatan distribusi dan serapan Bansos dan BLT. Berbagai kemudahan perlu diberikan termasuk kemudahan persyaratan administrasi bagi penerima Bansos. Pada situasi dimana bisnis mengalami pelemahan maka APBN dan APBD menjadi kekuatan utama untuk penguatan daya beli dan konsumsi masyarakat,” ujarnya.
Disamping Bansos dan BLT kata dia, program-program pemerintah agar diarahkan untuk memperluas serapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Pemerintah perlu memperluas program-program Padat Karya Tunai (PKT) serta berbagai program yang melibatkan masyarakat setempat. Fraksi ini juga meminta pemerintah provinsi berkoordiasi dengan pemerintah pusat terkait PKT tahun 2020 sebesar Rp 12,32 Triliun dan alokasi PKT tahun 2021 sebesar 18,14 Triliun. Pemerintah provinsi harus lebih proaktif untuk merebut program PKT yang dianggarakan dari APBN. (Hiro Tuames)
