Suara-ntt.com, Kupang-Dalam sidang paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Fraksi Gerindra DPRD NTT melalui juru bicaranya, Bonifasius Burhanus, menyampaikan sejumlah poin penting yang membutuhkan penjelasan dari Pemerintah Provinsi NTT.
Beberapa isu yang menjadi perhatian utama Fraksi Gerindra adalah persoalan gizi dan kesehatan masyarakat, pengisian posisi pejabat tinggi, serta penetapan Provinsi NTT sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Bonifasius mengungkapkan, Fraksi Gerindra menaruh perhatian besar pada status gizi anak, terutama stunting, serta kesejahteraan ibu hamil, anak di bawah dua tahun (baduta), dan ibu menyusui.
“Kami meminta penjelasan pemerintah mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan ini, termasuk memastikan bahwa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) memenuhi nilai gizi yang dibutuhkan. Hal ini penting agar status kesehatan anak-anak kita dapat terjaga dengan baik,” ujar Bonifasius.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti belum ditetapkannya sejumlah Pejabat Tinggi Pratama yang telah mengikuti proses seleksi sejak awal tahun 2024.
Menurut Bonifasius, keterlambatan penetapan ini dapat berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. “Pemerintah perlu memberikan kejelasan kapan para pejabat ini akan ditetapkan agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Terkait dengan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), Fraksi Gerindra meminta penjelasan tentang pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Provinsi NTT.
Menurut Bonifasius, Fraksi Gerindra memahami bahwa pemberian TPP diatur sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2019. “Namun, kami berharap sumbangsih ASN yang menjadi penopang ekonomi terbesar di NTT dapat dihargai dengan layak,” kata Bonifasius.
Fraksi Gerindra juga meminta pembaruan informasi mengenai perkembangan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024.
Di samping isu ASN, Fraksi Gerindra meminta pemerintah menjelaskan progres penetapan Provinsi NTT sebagai tuan rumah PON 2028.
“Penetapan ini tentu membawa kebanggaan bagi NTT, tetapi kami ingin mengetahui kesiapan pemerintah dalam menyambut event nasional ini, termasuk rencana anggaran yang diperlukan,” ungkap Bonifasius.
Terakhir, Fraksi Gerindra menyoroti status sejumlah kepala sekolah di provinsi tersebut yang masih menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt). “Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah segera mendefinitifkan kepala sekolah yang menjabat Plt agar manajemen sekolah dapat berjalan lebih efektif,” pungkas Bonifasius.
Fraksi Gerindra berharap pemerintah dapat memberikan respons yang jelas dan komprehensif terhadap sejumlah persoalan ini demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT. ***