Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laisokdat (VBL) meminta agar rekan-rekan media pers ikut membantu memberitakan penanganan corona virus atau Covid-19 di Provinsi NTT dengan bijak.
“Para wartawan itu ikut membantu. Jangan tulis ODP Covid-19, nanti bikin orang takut dan stres. Kalian punya tanggung jawab juga. Tulis ODP saja tidak ada apa-apa. Jangan tambah ODP Covid-19. Kalau daerah lain pakai itu tidak apa-apa.
Tapi di NTT tolong jangan, cukup tulis ODP saja. Jangan tambah ODP Covid-19; itu nanti bikin orang stres. Padahal orangnya ada baik-baik. ODP itu mungkin orang baru datang dari Jakarta jadi Satgas minta dia isolasi mandiri dan dicatat sebagai ODP.
Dan itu biasa tapi kalau kalian tambah ODP Covid-19 orang jadi strees. Kalau stres nanti imun tubuhnya menurun. Kalau kami omong satu lalu kamu bilang dua, kami pusing setengah mati,” kata Gubernur VBL kepada pers di pelataran gedung Sasando Kantor Gubernur, Selasa (31/03/2020).
Gubernur Viktor mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan untuk menutup bandar udara (bandara). “Bandara tidak boleh tutup; karena itu kewenangan Pemerintah Pusat dan kita perlu obat-obatan, perlu alat pelindung diri (APD) dan itu tidak boleh. Karena itu fasilitas yang kita butuhkan untuk kita menangani segala hal. Kecuali kamu punya pesawat sendiri,” tandasnya
Menurut Gubernur VBL, Pemda tidak memiliki kewenangan untuk menutup bandara. “Tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk menutup bandara. Untuk Karantina Daerah belum bisa juga; karena itu kewenangan Pemerintah Pusat,” tandas Gubernur VBL.
Khusus untuk bencana lanjut mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI sampai pada darurat sipil, semua merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
“Pemerintah Daerah ikut keputusan Pemerintah Pusat; karena ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi yang darurat sipil itu negara dan kita mengikuti karena ini satu kesatuan politik dan satu kesatuan hukum,” jelas Gubernur.
“Apa yang diinstruksikan Bapak Presiden, yaitu satu pencegahan antara lain dengan physical distancing dan social distancing. Yang kedua, kita menyiapkan seluruh fasilitas untuk apabila terjadi lockdown maka kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Uangnya, ruang isolasinya dan seluruh rumah sakit kita siapkan dengan baik,” tambah Gubernur.
Hal yang ketiga, sebut Gubernur VBL dampak sosial dan ekonomi disiapkan agar seluruh yang pekerja harian seperti buruh-buruh yang oleh karena Covid-19 ini mereka tidak bisa kerja.
“Kita akan bantu dengan bantuan social (Bansos). Pemerintah Provinsi menyiapkan dana sebesar Rp 270 miiliar itu untuk membantu masyarakat seperti itu. Setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang, saya telah perintahkan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD nya sebesar Rp13 miliar sampai 6 bulan kedepan untuk kita mampu mengatasi ini,” ujar Gubernur.
Untuk diketahui turut hadir dalam acara itu Wakil Gubernur NTT, Joseph A. Nai Soi, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliana Nomleni, Sekertaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Danrem 616/Wira Sakti Kupang, Syaiful Rahman, Kapolda NTT, Irjen Pol. H. Hamidin dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT. (Hiro Tuames)