Suara-ntt.com, Kupang-Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ICOR NTT pada tahun 2019 nilainya sebesar 9,62 melampaui atau berada di atas tingkat nasional yaitu 6,66. Artinya satu rupiah investasi membutuhkan sembilan rupiah untuk menaikkan satu PDRB satu rupiah berarti inefesiensi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT, Marsianus Jawa mengatakan, Semakin tinggi nilai ICOR maka investasi di NTT tidak efisien. Tidak efisiensi investasi di dunia atau daerah karena ada pungutan liar (pungli).
“Pungutan liar dilakukan di aspek perijinan dan kami di Dinas Penanaman Modal itu gratis bahkan ijinnya kami antar ke rumah. Karena para pengusaha yang mengurus semua administrasi dengan dinas teknis mungkin ada pungli disana. Tapi disini tidak ada pungutan apa-apa. Kemudian karena ICOR kita tinggi, SDM kita rendah dan tenaga kerja kita tidak memiliki skill tertentu itu yang menyebabkan ICOR kita tinggi mencapai 9,62,” katanya kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2020).
Dikatakan, konsep ICOR itu adalah parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).
Jika ICORnya semakin kecil maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik.
Pelayanan perijinan yang diterapkan oleh DPMPTSP sejauh ini kata dia, tidak berbelit-belit justru yang berbelit-belit di dinas teknis bukan di Dinas Penanaman Modal.
“Ini semua tergantung dari perangkat daerah masing-masing dan kita sudah berusaha untuk memperbaiki pelayanan perijinan yang lebih baik,”ungkap mantan Inspektur Daerah NTT ini.
Presiden Joko Widodo targetkan untuk tingkat kemudahan berusaha secara nasional dari 73 negara di seluruh dunia harus naik ke urutan 53 bahkan ke urutan 40-an di tahun 2020.
“Dan secara RPJM kita sudah harus memberi ijin yang cepat, taat aturan dan gratis. Memang diaturan perangkat daerah lain ada biaya retribusi dan lain sebagainya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dan saya juga tahu itu masih dimana-dimana masih terjadi pungli tapi saya tidak mau sebutkan instansi mana,”ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, jumlah perijinan hingga saat ini sebanyak 4.279 ijin. Biasanya jumlah perijinan paling banyak adalah penelitian 2.000 lebih, disusul dengan Dinas Kelautan Perikanan 600 lebih, Dinas Peternakan 400 lebih dan lain sebagainya. (Hiro Tuames)