Suara-ntt com, Kupang-Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, inklusi keuangan Provinsi NTT sebesar 85,97 persen atau peringkat ke-17 secara nasional dan literasi keuangan 51,95 persen atau peringkat ke-15 secara nasional.
“Peningkatan ini tak lepas dari upaya kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama Otoritas ajasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya. Sebelumnya pada tahun 2021, telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT. Pemerintah Provinsi bersama OJK, Bank Indonesia, Bank NTT dan Himpunan Bank Negara juga terus mengedukasi dan memfasilitasi akses masyarakat khususnya para pelaku UMKM terhadap produk-produk lembaga/institusi jasa keuangan,”kata Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake ketika menghadiri dan memberi sambutan pada Puncak Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023 bertajuk FEASTival (Financial EAST Festival 2023) dengan tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Sabtu, 4 November 2023 pagi.
Atas nama Pemerintah dan masyarakat NTT dirinya menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT yang terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat NTT.
Dia mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah masih tingginya gap atau ketimpangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan.
“Untuk konteks NTT ada gap sekitar 34,02 persen, ini mengindikasikan perkembangan teknologi digital tidak diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara baik cara kerja, mekanisme, karakteristik, legalitas maupun potensi resiko layanan jasa keuangan,”ungkapnya.
“Hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat selaku nasabah atau konsumen. Kita masih mendengar dan menemukan adanya kasus investasi bodong serta tingginya pengaduan masyarakat terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan. Karena itu, saya berharap agar OJK bersama dengan TPAD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTT dapat terus melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahanan teknologi digital dan regulasi di bidang keuangan. Mari kita terus bersinergi membangun NTT maju dan sejahtera,”jelas Kalake.
Kepala OJK Provinsi NTT Japarmen Manalu menyampaikan, bulan inklusi keuangan telah diinisiasi oleh OJK sejak tahun 2016. Hal ini menjadi perhatian karena masih jauh kesenjangan pemanfaatan industri jasa keuangan antara kelompok atas, menengah dan bawah. Karena itu kolaborasi bersama Industri Jasa Keuangan di Provinsi NTT terus dilakukan.
“Tahun ini kita mengambil tema akses keuangan merata, masyarakat sejahtera. Tentunya ini merupakan cita-cita semua pihak untuk mewujudkan masyarakat NTT sejahtera, kami mengharapkan ini bukan sekedar jargon semata sehingga dalam setiap pertemuan di forum industri jasa keuangan terus kami dorong kolaborasi bersama semua pihak, guna mewujudkan NTT sejahtera,”ungkapnya.
Pada momentum ini juga dilaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan diantaranya, Pembukaan secara simbolis _Bussines matching_ , penyerahan dana _Corporate Social Responsibility_ (CSR), penyerahan hadiah Lomba cerita rakyat NTT yg diselenggarakan Bank NTT, _doorprize_ serta Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake juga menyempatkan diri mengunjungi ke sejumlah _booth_ yang berpartisipasi pada kegiatan ini. (HT)
