Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan tegas mengatakan, jangan jadikan refocussing sebagai alasan realisasi anggaran rendah. Karena refocussing ini bukan hal yang baru dan sudah dilakukan beberapa kali.
“Masa sudah beberapa kali lakukan refocussing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II. Penyerapan anggaran harus ada diatas 50 persen pada akhir kuartal II. Ada Kapolda dan Wakajati, harus kerja sama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi COVID-19 seperti ini,”katanya saat memberikan arahan pada rapat kerja bersama para Bupati/Wali Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Gubernur, Kamis (6/5/2021).
Gubernur Viktor meminta para Bupati/Wali Kota se-NTT agar memacu belanja APBD diatas 50 persen pada akhir kuartal II tahun 2021. Dalam keadaan extraordinary akibat pandemi COVID-19 maka perlu dilakukan upaya luar biasa untuk menggerakan ekonomi.
“Presiden Jokowi serius sekali agar COVID-19 jangan sampai melonjak drastis karena punya dampak ekonomi. Hal ini akan buat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk investasi. Kalau investasi asing tidak masuk, kita hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyanggah dan penggerak ekonomi,” ungkapnya.
Rapat tersebut membahas tiga hal yakni penanganan COVID-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi.
Terkait dengan perizinan untuk investasi, Gubernur meminta agar diambil langkah-langkah extraordinary. Karena saat ini masyarakat berada dalam bencana global akibat pandemi COVID-19. Jika sudah keluar izin dan tidak ada geliat selama 3 bulan, cabut kembali izinnya.
“Bupati/Wali Kota cek kembali ini. Dalam situasi seperti ini, ada sektor-sektor tertentu yang diminati banyak pihak, tapi izin sudah terlanjur diberikan kepada orang lain namun mereka tidak bergerak. Kita minta untuk ambil langkah tegas. Begitu juga kalau sertifikat ganda, harus ambil langkah extraordinary. Di sini ada Kapolda, Wakajati, Danrem dan Forkopimda. Jika ada orang mau investasi, tapi masih terkendala masalah lahan. Ini harus ambil langkah luar biasa karena situasi bencana, yang penting jangan peras untuk dapatkan sesuatu,”jelasnya.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emy Nomleni mengatakan, DPRD NTT mendorong dan mendukung upaya percepatan penyerapan APBD Kabupaten/Kota se-NTT. Tidak hanya agar terjadi penyerapan lebih besar, namun program dan kegiatan mendorong pergerakan perekonomian lebih cepat.
“Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Percepatan berbagai program dan kegiatan tentu akan bantu pemulihan ekonomi. Karena pastinya dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat di daerah-daerah ini masih cukup sulit dapatkan makanan. Tolong perhatikan secara khusus perempuan dan anak di daerah bencana dalam penanganan dan pemulihan ekonomi, ” jelas Ketua DPD PDIP Provinsi NTT itu.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi.
Dikatakan, seluruh Kejari dan jajarannya tidak boleh minta proyek serta KKN dalam penyerapan APBD. Dimana Kejaksaan harus memberikan
rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.
“Strategi konkret yang dilakukan, silahkan para Bupati/Wali Kota gunakan Kejaksaan dari sisi kualitas. Kalau ada keraguan ambil keputusan dalam putuskan proyek mulai dari lelang sampai eksekusi, manfaatkan kejaksaan. Ini sudah triwulan II, mohon proaktif dari para Kajari dan Bupati/Walikota karena APBD adalah titipan dari negara untuk rakyat. Apabila masih ragu juga, konsultasikan dengan kejaksaan tinggi. Begitu juga dengan percepatan investasi,”kata Rudi.
Rudi meminta agar mulai saat ini, para Kajari bersinergi dengan para Bupati/Wali Kota. Bila perlu buat jadwal dengan para Bupati/Wali Kota untuk lihat bersama APBD, bagian mana yang masih belum dilelang dan masalahnya apa.
“Pastikan bahwa uang rakyat akan sampai kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka,”pungkas Rudi.
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan, total belanja APBD Kabupaten/Kota seluruh NTT Tahun 2021 mencapai Rp 23,286 triliun dengan realisasi sampai dengan Maret 2021 baru mencapai Rp 1,462 Triliun atau sekitar 6,28 persen. Untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2021 mencapai Rp 9,849 triliun dan realisasi sampai Maret baru mencapai Rp 224,41 miliar.
“Ini tentu butuh perhatian bersama untuk langkah-langkah percepatan,”jelas Sekda Polo Maing.
Seperti diketahui Presiden Jokowi dalam arahannya pada tanggal 29 April 2021lalu menegaskan sampai Maret masih ada Rp 182 triliun dana APBD yang terparkir di bank dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. (HT)
