Suara-ntt.com, Oelamasi-Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, jumlah anak stunting di Kabupaten Kupang hingga saat ini sebanyak 5.196 orang.
Alasan dipilihnya lokasi Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT sekaligus Launching Orang Tua Peduli Stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh bagi Balita Stunting di Desa Sillu sebagai Kampung Keluarga Berkualitas/Kampung KB (dicanangkan sejak tahun 2017).
Karena mempertimbangkan bahwa di desa tersebut jumlah balita stunting tertinggi di Kecamatan Fatuleu, yaitu sebanyak 125 anak, dari jumlah total balita stunting khusus di Kecamatan Fatuleu yaitu sebanyak 567 anak, dan total balita dengan status stunting di seluruh Kabupaten Kupang mencapai 5.196 anak.
“Kita bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan di tempat ini, supaya semua kita, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, para tenaga medis, semua elemen masyarakat, kita semua harus bekerja gotong royong, kerja keroyokan secara cepat dan tepat, kita semua yang hadir harus peka, kita harus cepat tanggap melakukan terapi agar semua wilayah NTT, termasuk di Desa Sillu yang memiliki angka stunting tertinggi di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang ini, masalah stunting cepat teratasi. Terima kasih karena ide kreatif dan dorongan dari Bapak Gubernur kepada BKKBN dan semua pihak bahwa kegiatan-kegiatan pertemuan seperti ini, seharusnya kita laksanakan di tengah masyarakat agar kita bisa langsung memecahkan masalah bersama-sama secara cepat, tepat dan tuntas,”kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Johanna Lisapally saat menyampaikan sambutan Gubernur VBL pada Minggu, 5 Maret 2023.
“Sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT, bahwa pada tahun 2023 ini upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT harus mampu mencapai angka 12-10 persen. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau seluruh jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kerja secara konvergen,”tambahnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, dengan melibatkan ribuan peserta, baik yang mengikuti secara luring yang dipusatkan di Gedung Kebaktian Jemaat GMIT Imanuel Enokaka Klasis Fatuleu Barat, Desa Sillu, sebanyak sebanyak 316 orang, terdiri dari masyarakat Desa Sillu yang memiliki anak Stunting, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sebanyak 250 orang dan ASN Provinsi dan Kabupaten Kupang sebanyak 66 orang. Sementara peserta yang mengikuti kegiatan secara daring yang terdiri dari Penjabat Wali Kota Kupang, Para Bupati (kecuali Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang yang hadir secara luring) se NTT, Para Wakil Bupati se-NTT yang adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten se-NTT, Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se NTT, Para Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, Eselon 3 dari masing-masing OPD KB Kabupaten/Kota sebanyak 712 orang dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berjumlah 558 orang.
Kegiatan Rakerda ini tidak seperti biasanya dilaksanakan di hotel atau aula di wilayah kota, namun kali ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di tempat terbuka di pedalaman desa. Hal ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial dasar kemasyarakatan, termasuk stunting harus benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat.
Lisapally mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar yaitu upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting. Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di provinsi NTT adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, diantaranya yang sekarang dikerjakan oleh BKKBN.
“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran BKKBN Provinsi sampai di lini lapangan yang sudah mampu mengendalikan total kelahiran di NTT, sehingga saat ini sudah berada pada angka TFR sama dengan 2,79 anak per wanita usia subur (BPS, Hasil Long Form SP 2020). Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu pada angka 3,4 anak per wanita usia subur. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran terutama pada kelompok masyarakat menengah kebawah,”tandasnya.
Mantan Penjabat Sementara Wali Kota Kupang ini juga menyampaikan bahwa secara mikro, jumlah anak yang banyak pada keluarga miskin akan berdampak pada kemampuan keluarga itu sendiri dalam memenuhi hak-hak dasar anak, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan gizi yang cukup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lain-lain. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan minimnya kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan penyebab utama meningkatnya kasus stunting di daerah yang kita cintai ini.
“Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT, kita sudah berhasil menurunkan sekitar 4,4 persen per tahun yaitu sejak tahun 2018 sebesar 30,1 persen menjadi 24,0 persen (2019), terus menurun menjadi 20,9 persen (2021) dan kini menjadi 17,7 persen (Agustus 2022). Ini semua bisa terjadi karena kerja keras semua pihak, baik instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan semua pemangku kepentingan lainnya. Kita sudah berada pada jalur yang benar, namun kita tidak boleh berpuas hati, sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT bahwa pada tahun 2023 ini kita harus mampu mencapai angka 12-10 persen,”bebernya.
Di hadapan 125 anak stunting yang hadir didampingi orang tuanya masing-masing, Mantan Asisten III Sekda Provinsi NTT ini juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dan mengingatkan bahwa konvergensi suatu kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah diimplementasikan, karena itu beliau mengajak seluruh jajaran BKKBN baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berperan sebagai sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS dan seluruh pemangku kepentingan, untuk melakukan langkah-langkah koordinasi yang dinamis dengan semua sektor, baik yang berperan dalam intervensi spesifik maupun sensitif.
“Saat ini kita sudah melewati bulan Februari 2023 sebagai bulan operasi timbang dan ukur serta pemberian vitamin A, saya berharap kepada seluruh jajaran BKKBN telah menggerakan semua Balita telah mengikuti Posyandu di wilayahnya masing-masing. Kita harus terus bekerja keras dan punya optimisme yang tinggi bahwa jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh secara kolaboratif, maka stunting ini bisa turun secepatnya, apalagi kita punya tanaman Ajaib Kelor yang sekarang digalakkan sebagai Makanan Tambahan Utama bagi Balita,”pintanya.
“Saya optimis masalah stunting akan terselesaikan dan Pak Menkes dalam kunjungannya ke NTT kemarin, beliau akan memberikan bantuan alat Antropometri standart untuk mendeteksi stunting pada anak. Nah kita aka mendapat bantuan ini, oleh sebab itu tugas kita adalah kita persiapkan SDM yang bekerja profesional, maka kita akan mendapat hasil yang akurat,”jelas Kadis Peternakan Provinsi NTT ini.
“Kemarin Pak Menkes memberi apresiasi bagi kinerja Pemerintah Provinsi NTT dan jajaran hingga pelosok desa dan para kader yang telah berupaya dengan penuh tanggung jawab dalam penanganan stunting di Provinsi NTT. Tentunya dalam penanganan stunting juga dilakukan secara efektif dan efisien melalui data stunting yang akurat secara by name by address, sehingga datanya tepat dan penanganannya juga tepat sasaran. Nah mari kita tingkatkan kerja kolaborasi dan masif ini, sehingga kita dapat menghasilkan angka penurunan stunting yang signifikan dan berdampak bagi kesejahteraan seluruh generasi di NTT”, pungkas Lisapally. (HT)
