Suara-ntt.com, Kupang-Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Junaidin Mahasan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTT beserta seluruh pengurus atas diskusi yang dilakukan mengenai permasalahan nelayan di NTT. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan HNSI NTT di ruang Komisi II DPRD NTT, pada Rabu (11/12/2024).
Junaidin menegaskan dukungannya terhadap langkah HNSI dalam memperjuangkan nasib nelayan di tengah kesulitan birokrasi yang dihadapi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah izin perikanan yang dinilai semakin berbelit-belit akibat banyak kewenangan daerah yang kini dialihkan ke pemerintah pusat.
Birokrasi Izin yang Rumit
“Para nelayan sering mengeluhkan kepada saya bahwa pengurusan izin justru menjadi lebih sulit. Contohnya, saat mendaftar melalui aplikasi di KSOP, sering ditolak tanpa alasan jelas. Tetapi ketika menggunakan ‘joki’, semuanya selesai dalam hitungan menit. Ini adalah praktik yang tidak benar,” ungkap Sekretaris DPW PSI NTT ini.
Ia menyoroti praktik percaloan yang melibatkan pungutan liar dan menyebut hal tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. “Mereka memanfaatkan aplikasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bapak/ibu nelayan tidak perlu takut untuk melaporkan hal seperti ini,” tegas Ketua Fraksi PSI DPRD NTT ini.
Komitmen Perjuangan Bersama
Junaidin menegaskan bahwa Komisi II DPRD NTT akan berjuang bersama nelayan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, telah berkomitmen agar peraturan tidak mempersulit rakyat kecil. “Undang-undangnya sudah benar, tetapi pelaksanaannya sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita akan lawan ini bersama,” ujar Junaidin.
Dalam pertemuan itu, Junaidin juga mengingatkan pentingnya melibatkan berbagai organisasi nelayan dalam perjuangan ini agar hasilnya maksimal. “Jangan hanya kami DPRD saja yang berjuang. Semua pihak, termasuk HNSI, harus bekerja sama untuk mencapai keberhasilan,” tambahnya.
Pengalaman Pribadi: Anak Seorang Nelayan
Sebagai anak dari seorang nelayan, Junaidin mengaku memiliki kedekatan emosional dengan profesi tersebut. “Sejak SD hingga kuliah, saya dibiayai oleh orang tua yang bekerja sebagai nelayan. Jika berbicara soal nelayan, saya pasti teriak karena saya berasal dari keluarga nelayan. Perjuangan ini adalah panggilan jiwa,” katanya dengan nada emosional.
Ia juga berpesan agar para nelayan tidak takut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. “Kami yang duduk di legislatif ini digaji oleh bapak/ibu semua. Jadi, sampaikan saja segala keluhan. Kami siap memperjuangkan, bahkan jika nyawa menjadi taruhan,” tutupnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan kelautan dan perikanan di NTT, sehingga kesejahteraan nelayan dapat terwujud tanpa terhambat oleh birokrasi dan oknum-oknum yang merugikan. ***
