Suara-ntt.com, Kupang-Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dari Melayani (ZI-WBK/WBBM)
Kegiatan tersebut dalam rangka penerapan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai Perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dari Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT, Elis Setiati,S.Pd.,M.Hum mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai atau yang telah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama satu di tahun 2023.
Elis bertekad ke depan akan mengubah pola budaya kerja di instansinya dari hanya menunggu ke mengambil pekerjaan.
“Apa yang harus kami lakukan ke depan untuk mengubah pola budaya kerja di kantor kami. Dari dulu yang hanya menunggu pekerjaan tapi sekarang mengambil pekerjaaan. Dan kami melakukan inovasi kecil seperti pergi ke daerah-daerah untuk membuat kamus bahasa daerah. Dan kami akan membimbing sampai pembuatan kamus itu jadi sesuai dengan keinginan pemerintah daerah,”katanya ketika membuka kegiatan itu di Hotel T-More Kupang pada Jumat, 15 Desember 2023.
Dia juga berjanji bahwa pihaknya akan bekerja dan memberikan terbaik bagi NTT dengan melakukan Pencanangan Wilayah Zona Integritas WBK/WBBM di instansi yang dipimpinnya.
“Kami ingin bekerja dan memberikan yang terbaik bagi Nusa Tenggara Timur dan kami akan melakukan Pencanangan Wilayah Zona Integritas WBK/WBBM dan kami bersepakat untuk mendukung hal itu. Segala pikiran, kritik, saran akan kami terima dengan lapang dada. Dan mudah-mudahan tahun depan (2024) kami bisa menjadi Balai Bahasa Provinsi NTT. Dukung kami terus ya,”ajaknya.
“Karena kami lagi berjuang keras untuk penataan UPT. Dan NTT mendapat layanan terbaik kedua di seluruh Indonesia. Komitmen kami mudah-mudahan didukung oleh bapak dan ibu apabila ada yang salah seperti KKN laporkan saja,”ungkapnya.
“Kami siap menindaklanjuti karena sesungguhnya layanan kami yang berbayar hanya satu saja yakni UKBI karena itu untuk membayar pajak untuk negara. Untuk SD-SMA pelayanannya gratis sementara untuk masyarakat umum itu berbayar yang lainnya tidak dipungut biaya,”tambahnya.
Untuk diketahui kegiatan ini diikuti oleh perwakilan LLDIKTI Wilayah XV NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Perguruan Tinggi di Kota Kupang, Polda NTT, Polresta Kupang Kota, Media Massa dan undangan lainnya.
Usai acara dilanjutkan dengan penandatanganan dari instansi terkait dalam mendukung Kantor Bahasa Provinsi NTT menuju Wilayah Zona Integritas WBK/WBBM. (Hiro Tuames)