Suara-ntt.com, Kupang-Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh mengakui saat ini kebutuhan air bersih baru mencapai 37 persen. Sementara sanitasi 8,92 persen dan itu merupakan kendala dalam upaya penanganan stunting di Kota Kupang.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Kupang membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting berupa penanganan dan perluasan jaringan air bersih dan sanitasi.
Hal itu disampaikan George dalam acara Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy, yang berlangsung secara virtual bersama sejumlah kepala daerah di NTT pada Selasa, 24 Januari 2023.
Dijelaskan, Pemerintah Kota Kupang juga telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 27 miliar untuk penanganan stunting, lewat intervensi oleh 7 perangkat daerah sebagai leading sektor yang menggerakkan stakeholder lainnya. Selain pola Bapak Asuh Pemkot Kupang juga memanfaatkan inovasi Aplikasi Soda Molek untuk mempermudah pendataan dan validasi data, baik soal stunting maupun kemiskinan di tingkat kelurahan.
Lebih lanjut kata dia, saat ini Pemkot Kupang tengah melakukan pemetaan terkait sebaran stunting di 1.315 RT yang ada di 51 kelurahan dan 6 kecamatan di Kota Kupang. Selanjutnya dengan menggandeng stakeholder di Kota Kupang, baik TNI, Polri, BUMN, perusahaan swasta, perbankan, perguruan tinggi serta pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian, untuk bersama terlibat dalam upaya menekan angka stunting di Kota Kupang, dengan menjadi Bapak Asuh bagi anak-anak stunting di tiap RT. Pendampingan akan berlangsung secara berkelanjutan.
Sementara mengenai kemiskinan ekstrem, dipaparkan, dari jumlah penduduk miskin berdasarkan sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yaitu individu sebanyak 102.616 orang dari 19.615 Keluarga yang di intervensi melalui Program Bantuan PKH (Penerima Keluarga Harapan) sebanyak 9.993 KK pada bulan September 2022. Dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam bentuk penambahan kuota bagi penerima bantuan sosial sebesar 50,94 persen dari data PKH.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy, usai mendengarkan pemaparan para kepala daerah menilai secara umum sudah ada progress yang cukup baik dalam upaya penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan di NTT termasuk Kota Kupang. Menko PMK juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan yang ada.
Menurutnya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius para kepala daerah antara lain bagaimana membuka mindset masyarakat terutama para orang tua tentang pentingnya pola hidup sehat dan makanan bergizi bagi anak. Menko PMK juga mendukung pemanfaatan makanan lokal yang potensial untuk pemenuhan gizi anak.
Dia juga mendorong pemda untuk mengintensifkan pelatihan petugas dan pendamping lapangan. Untuk mencapai jumlah cakupan bayi yang ditimbang dan diukur di atas 80 persen menurutnya petugas harus jemput bola, turun ke rumah-rumah warga. (PKP_ans/HT)
