Suara-ntt.com, Kupang-Hingga saat ini Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta dan diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia didaftarkan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake mengatakan dalam menyongsong Indonesia emas 2045, Kementerian ATR/ BPN berkomitmen untuk melakukan kerja spontan serta sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak.
Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang diperingati pada 24 September 2023 dan sekaligus merupakan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria( UUPA) yang ke-63, sebagai bentuk bersatunya hari lahir UUPA dan Tata Ruang dengan mengusung tema Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju.
Dalam programnya, Kementerian ATR/BPN tidak dapat bergerak sendiri perlu di bangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.
Menteri ATR/ BPN juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi dan turut berperan dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama menampung setiap aspirasi masyarakat dengan tujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan memberi manfaat yang konkret bagi masyarakat.
Di usia ke-63 tahun, ATR/BPN membangun kolaborasi dan kinerja untuk Indonesia maju dimana Presiden Joko Widodo berkali-kali menyebut investasi adalah kuncinya.
“Saya meminta agar para kepala daerah segera merealisasikan penyusunan RDTR di daerahnya masing-masing, mengingat tata ruang merupakan panglima yang harus di patuhi oleh semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,”kata Penjabat Gubernur NTT pada Senin, 25 September 2023.
Dikatakan, saat ini sedang dilakukan uji coba sertifikat elektronik dan hal ini dilakukan untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan pengunaan data-data pertanahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan data-data pertanahan apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan lainnya.
Menteri ATR/BPN juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi dan turut berperan dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama menampung setiap aspirasi masyarakat dengan tujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat tepat guna dan memberi manfaat yang konkret bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, Hiskia Simarmata dalam sambutannya menekankan pada sistem WBK dan WBBM, dimana perlu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam era yang serba kompleks dan cepat.
“WBK dan WBBM bukan hanya sekadar program, tetapi merupakan komitmen nyata kita untuk menciptakan sebuah birokrasi yang bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,”ungkapnya.
“Dalam era yang serba cepat dan kompleks ini, kita harus berubah dan beradaptasi. Pencanangan ini merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien dan profesional,”tambahnya. (HT)
