Suara-ntt.com, Kupang-Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pusat menjadi sorotan dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Seperti yang disampaikan oleh Calon Gubernur NTT nomor urut satu, Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema, NTT yang merupakan provinsi termiskin keempat di Indonesia, memerlukan langkah-langkah inovatif agar tidak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan pendapatan daerah pada APBD 2024 sebesar Rp 5,164 triliun, sebanyak 67 persen berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 33 persen.
Menurut Ansy, kondisi ini memerlukan upaya kemandirian fiskal dengan pemimpin daerah yang inovatif. “Kita harus memiliki kiat inovatif dan kreatif untuk membangun kemandirian, agar NTT bisa mandiri, berdaya, dan memiliki harga diri, tidak selalu bergantung dari Jakarta,” ujar Ansy pada Jumat (25/10/24).
Ansy mengungkapkan, langkah menuju kemandirian ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan non-APBD, seperti Civil Society Organization (CSO) dan Non-Governmental Organization (NGO), serta kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, ia menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar investor tertarik berinvestasi di NTT.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, sependapat dengan Ansy, mengatakan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pusat tidak bisa dihindari selama NTT belum memiliki ekonomi yang kuat. Namun, menurutnya, kondisi ini tidak boleh membuat NTT menjadi fatalistik, melainkan harus berupaya mandiri dengan memilih pemimpin yang memiliki inovasi dan gagasan produktif.
“Kata kuncinya adalah pemerintah daerah harus serius memajukan daerah dengan kemampuan sendiri, baru mengharapkan intervensi pusat. Bukan sebaliknya,” tegas Ahmad.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Ansy berkomitmen menciptakan birokrasi bersih untuk menarik investasi dan mengurangi ketergantungan NTT terhadap dana dari pusat, sejalan dengan semangat “berdikari” yang diharapkan mampu mendorong kemandirian pembangunan daerah. ***