Ketua DPRD NTT, Emiliana Nomleni memberikan keterangan pers pada Jumat, 19 Mei 2023. (Foto Hiro Tuames)
Suara-ntt.com, Kupang-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Emiliana Nomleni menyebutkan bahwa berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTT tahun angggaran 2022 ada sekitar 0,3 persen temuan bakal tak terselesaikan oleh pemerintah.
Namun Emi tidak merincikan lebih detail persoalan apa saja yang bakal tak diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah.
Emi mengaku belum membaca seluruh isi LHP BPK RI Perwakilan NTT karena baru selesai penyerahan dokumen tersebut. Namun ada sejumlah persoalan yang ditemukan.
Dijelaskan, berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan NTT bahwa seluruh persoalan itu ada sekitar 59 persen sudah diselesaikan dan 39 persen yang harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 60 hari kedepan. Kemudian ada sekitar 0,3 persen yang tidak mungkin dapat terselesaikan.
“Dari catatan itu nanti kita minta ke pemerintah untuk menyelesaikan 39 persen yang menjadi catatan BPK RI Perwakilan NTT. Dan kami DPRD NTT juga akan mengawalnya untuk 60 hari ke depan agar bisa terselesaikan,”kata Ketua DPD PDIP Provinsi NTT itu kepada wartawan usai rapat paripurna istimewa penyerahan LHP BPK RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun anggaran 2022 di Kantor DPRD NTT pada Jumat, 19 Mei 2023.
Dia mengatakan, pemerintah provinsi NTT kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya dari BPK RI Perwakilan NTT.
“Paling tidak kita memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kerja kerasnya. Tapi kita berharap WTP ini tidak meninabobokan kita. Artinya ada sejumlah catatan sekitar 39 persen yang harus diselesaikan dan secara standar akuntansinya sudah terpenuhi,”ungkapnya.
“Tentu catatan dan rekomendasi itu ditindaklajuti. Kami belum buka dan lihat LHP itu nanti bersama-sama dengan pemerintah untuk menindaklanjuti. Kita akan memberikan pengawasan dan mengingatkan secara terus menerus selama 60 hari ke depan agar pemerintah selesaikan,”tambahnya.
Lebih lanjut kata dia bahwa dalam sambutannya menyebutkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan termasuk kasus Bank NTT.
Ia menambahkan, dengan seluruh problematika ataupun goncangan yang ada didalam Bank NTT sendiri tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.
“Dalam sambutan saya tadi disebutkan bahwa ada sejumlah PR yang mesti diselesaikan. Termasuk saya juga menyinggung persoalan Bank NTT saat ini,”pungkasnya. (Hiro Tuames)
