Suara-ntt com, Kupang-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi aksi konkret Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi NTT dalam mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila kepada khalayak (masyarakat) terutama kepada anak-anak SMA dalam bentuk seminar kebangsaan.
Selain itu FPK NTT juga melakukan kegiatan bhakti sosial (baksos) kepada masyarakat dengan biaya swadaya dari para pengurus dan anggota tanpa bantuan pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Yohanes de Rosario memberi apresiasi kepada Ketua FPK NTT, Theo Widodo bersama pengurus dan anggota. Meskipun tanpa ada dana hibah dari pemerintah namun bisa melaksanakan berbagai kegiatan dengan swadaya dari para pengurus dan anggota FPK NTT.
“Ini sangat luar biasa pak Theo bersama pengurus dan anggota FPK NTT,”katanya ketika rapat bersama Kepala Kesbangpol Provinsi NTT, Ketua FPK NTT dan para pengurus serta anggota di ruang Komisi I DPRD NTT pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Dia mengatakan, pemerintah provinsi berkewajiban untuk memberikan kontribusi kepada forum tersebut. Karena mereka merupakan penyambung lidah pwmerintah kepada masyarakat.
Dikatakan, aksi-aksi yang dilakukan seperti baksos, seminar kebangsaan disamping itu juga mereka meminimalisir pertumbuhan intoleran yang ada di NTT. Ini bukan hanya di Kota Kupang saja di kabupaten lain juga harus ada forum semacam ini.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Walaupun stimulan yang diberikan sedikitpun harus ada intervensi anggaran apalagi dikukuhkan dengan SK Gubernur,”ungkapnya.
Ia meminta Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT agar FPK NTT diberikan dana stimulan atau ada intervensi anggaran dari Pemprov NTT. Dan menjadi catatan Komisi I DPRD NTT dan akan disampaikan di badan anggaran (banggar).
“Kita upayakan untuk dianggarkan di APBD murni 2024,”ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Lembata ini.
Lebih lanjut kata dia, seperti informasi yang disampaikan bahwa intoleran saat ini sudah merambat ke dunia pendidikan terutama ke sekolah-sekolah sehingga bagaimana mensosialisasikan pengamalan Pancasila di tempat-tempat itu.
“Anak-anak sekolah ini perlu dibekali dan dikuatkan dengan nilai-nilai Pancasila,”ungkapnya.
Menurutnya Pancasila bukan hanya disosialisasikan kepada khalayak umum (masyarakat) tetapi yang paling penting adalah kepada anak-anak di sekolah. Karena saat ini banyak anak yang berkiblat ke arah intoleran sehingga harus berhati-hati atau waspada.
Kemudian anak-anak sekolah perlu dikuatkan dengan nilai-nilai pancasila. “Selain kepada masyarakat luas. Kita harus berhati-hati dan waspada dengan ancaman intoleran,”bebernya.
Ia menambahkan, doktrin Pancasila perlu dibumingkan karena paling cocok dan serasi dengan kehidupan masyarakat saat ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita harus bumingkan Pancasila melalui momen hari raya nasional yang ada baik itu Hari Kebangkitan Basional, Hari Lahir Pancasila maupun HUT Kemerdekaan RI,”terangnya.
“Apalagi di momen politik maka akan muncul diskriminasi ras tertentu begitu banyak karena kepentingan-kepentingan politik.”
“Saya berpesan kepada forum ini untuk tolong sosialisasikan nilai-nilai kebangsaan secara baik kepada masyarakat dan undang narasumber-narasumber yang kompeten serta berkualitas untuk menyampaikan hal itu,”tambahnya.
Untuk diketahui yang tergabung dalam FPK NTT terdiri 29 etnis dan ini merupakan keberagaman, solidaritas dalam organisasi ini sebagai pengayom semua dan menjadi potret dan miniatur Indonesia kecil yang ada di NTT.
Senada dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Provinsi NTT lainnya, Ana W. Kolin merasa bangga sekali dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan FPK NTT walaupun tidak ada dukungan dana dari pemerintah.
“Meskipun tanpa dukungan dana dari pemerintah namun FPK NTT sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Ini sungguh luar biasa,”puji politisi PKB Provinsi NTT ini.
Dia berjanji akan memperjuangkan anggaran kepada FPK NTT di APBD murni 2024 karena dirinya juga masuk sebagai anggota badan anggaran.
“Kita mendukung dan memberi support dana kepada FPK NTT di anggaran murni 2024,”ucapnya.
Sementara Ketua Forum Pembauran dan Kebangsaan (FPK) Provinsi NTT, Theo Widodo mengaku pihaknya merasa bersyukur dan bergembira karena bisa melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD NTT yakni Wakil Ketua Komisi I, Ana Waha Kolin dan Yohanes de Rosari
“Ini ibarat kita mendapat satu mata air di padang gurun yang kering dan tandus karena selama ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin bahkan bertahun-tahun kita jalankan fungsi dan peran kita sebagai Forum Pembauran Kebangsaan yang mempersatukan dan menumbuhkan semangat kebangsaan dengan berbagai kegiatan dan biaya yang begitu besar tapi sama sekali tidak mendapat perhatian dari pihak manapun terutama dari pemerintah,”katanya.
“Tapi hari ini luar biasa kami bisa bertemu dengan Komisi I DPRD NTT dan ada apresiasi yang begitu besar. Saya begitu terharu karena ada respon positif karena ke depan kita akan selenggarakan lagi kegiatan lainnya terutama seminar kebangsaan dan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79,”ungkapnya.
“Jujur selama ini kami tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah sehingga semua itu murni swadaya dari para pengurus dan anggota FPK NTT,”tambahnya.
Dia mengatakan, FPK NTT terdiri dari tokoh-tokoh etnis yang jumlahnya sebanyak 29 paguyuban etnis yang tergabung didalamnya.
Sekretaris FPK Provinsi NTT, Theo Da Chuna mengatakan, FPK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sejak tahun 2004 dan dibentuk di NTT pada tahun 2014 lalu.
Dikatakan, FPK NTT berkembang secara dinamis karena isu-isu kebangsaan menurun. Namun pihaknya lebih menggiatkan dengan kegiatan baksos, seminar kebangsaan dan menjaga betul-betul nilai kebangsaan itu.
“Kami lebih fokus kepada yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila,”tegasnya.
Dijelaskan, keberadaan FPK di seluruh kabupaten/kota dimana ada beberapa kabupaten yang stagnan dan tidak berjalan dengan baik.
Dia mengaku pihaknya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Pembina Forum Pembauran dan Kebangsaan NTT sekaligus Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Yohanes Oktovianus mengatakan, Forum Pembauran dan Kebangsaan (FPK) NTT sudah lebih menggaung atau menggema dengan berbagai kegiatan pada beberapa tahun terakhir ini.
“Banyak kegiatan yang mereka sudah laksanakan seperti bakti sosial, seminar bahkan ikut ambil bagian dalam HUT Kemerdekaan RI ke-78. Mereka secara swadaya tanpa ada bantuan dari pihak manapun,”ungkapnya.
Karena kesadaran mereka berbaur kemudian menampilkan seni tari dari masing-masing daerah ditempat upacara dan melakukan koordinasi satu sama lain agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman.
Diharapkan kedepan dari berbagai tokoh-tokoh etnis yang ada bisa menjadi panutan dan media manakala terjadi konflik didalam masyarakat maka merekalah yang diharapkan bisa menjembatani.
Tujuannya selain mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan juga rencana-rencana ke depan yang mau dilakukan dan disampaikan ke Komisi I DPRD Provinsi NTT.
Dia mengaku pengurus dan anggota FPK NTT dinilai sangat aktif dan kompak sekali baik etnis dari internal NTT maupun etnis luar NTT. (Hiro Tuames)
