Site icon Suara NTT

Komisi III DPRD NTT Minta RUPS LB Bank NTT Ditunda Jelang Pilkada Serentak

Suara-ntt.com, Kupang-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank NTT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pekan ini, menyusul kabar rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank NTT pada Kamis, 14 November 2024.

Komisi III DPRD NTT merekomendasikan agar pelaksanaan RUPS LB tersebut ditunda. Permintaan penundaan ini diajukan demi menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes De Rosario berharap agar langkah ini bisa memberi waktu bagi pemegang kebijakan untuk merumuskan keputusan yang lebih matang dan menguntungkan bagi Bank NTT dan masyarakat.

Dukungan atas rekomendasi ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Fernando Ozorio Soares. Menurut Fernando, penundaan RUPS LB ini penting dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah provinsi dan pihak terkait guna mempersiapkan keputusan yang berdampak positif bagi Bank NTT ke depannya.

“Ini adalah langkah yang perlu kita ambil agar semua pihak punya waktu untuk mematangkan persiapan dalam mendukung perkembangan Bank NTT secara lebih komprehensif,” ujarnya.

Di tengah momentum menjelang Pilkada Serentak 27 November mendatang, Komisi III DPRD NTT juga meminta Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, untuk memastikan netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Hal ini dinilai penting demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang akan berlangsung.

Fernando Ozorio Soares menekankan bahwa penjabat gubernur perlu memberikan jaminan bahwa ASN tetap netral agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bisa memilih pemimpin dengan kepercayaan penuh.

Komisi III DPRD NTT juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Bank NTT. Hal ini terlihat melalui berbagai inisiatif yang diupayakan, seperti kajian kerja sama dengan Bank Jawa Timur dan perbaikan tata kelola manajemen.

Penundaan RUPS LB yang diusulkan juga merupakan bentuk kepedulian DPRD NTT dalam menjaga stabilitas dan kepentingan Bank NTT serta masyarakat NTT menjelang Pilkada. ***

 

Exit mobile version