Suara-ntt com, Kupang-Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memperjuangkan anggaran pendidikan bagi 17 juta siswa di seluruh Indonesia.
“Untuk tahun 2023 ini kami Komisi X sudah memperjuangkan anggarannya bagi 17 juta siswa di seluruh Indonesia,”kata Anita Jacoba Gah saat melakukan sosialisasi soal PIP di Gereja Pniel Kupang beberapa waktu lalu.
“Kemudian saat ini kami lagi mempersiapkan lagi anggaran untuk 2024,”ungkapnya.
Anita Gah mengatakan, Program Indonesia Pintar diberlakukan untuk semua masyarakat Indonesia yang masuk kategori kurang mampu. “Jadi kalau orang yang kaya tidak mungkin anaknya mendapat bantuan dana PIP termasuk PNS dan TNI/Polri,”ujarnya.
Dia meminta orangtua yang anaknya tidak mendapat bantuan dana PIP di sekolah untuk mengecek NIK jangan sampai bermasalah. Jika bermasalah maka segara memperbaikinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena dana PIP cair hanya sekali dalam satu tahun.
Dijelaskan bagi siswa penerima bantuan dana PIP dapat diusulkan oleh dinas dan sekolah. Kemudian bisa juga melalui rumah aspirasi rakyat dan pemangku kepentingan yakni anggota DPR RI. “Saya bisa mengusulkan nama anak-anak jika tidak mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH),”bebernya.
Dikatakan, kuota yang diberikan kepada anak-anak penerima PIP sangat terbatas sehingga orangtua jangan marah kepala sekolah. Karena pemerintah pusat memberikan dana tersebut kepada dinas dan harus dibagi kepada semua sekolah yang ada.
Dia menyampaikan akan melakukan percepatan pencairan dana PIP. Dimana pihak bank akan disuruh turun ke lapangan untuk mencairkan dana kepada semua siswa.
“Percepatan pencairan yang dimaksud adalah dulu bapak/mama yang pergi ke bank dan antri. Tapi sekarang ini pihak bank yang saya suruh datang ke sini untuk mencairkan semua dana siswa yang akan disaksikan oleh saya sendiri dan semua pengurus yang ada,”jelasnya.
“Semua itu saya lakukan karena tidak mau lagi kehilangan dana untuk kesekian kalinya. Untuk diketahui pada tahun 2021 lalu uang beasiswa PIP untuk NTT hampir sekitar Rp 300 miliar lebih tapi ditarik kembali ke kas negara sekitar Rp 4 miliar. Kemudian tahun 2022 dana yang ditarik kembali ke kas negara Rp 7,8 miliar”.
“Terus terang saya merasa kecewa karena berjuang setengah mati untuk merebut anggaran dengan teman-teman dari Papua, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lain di Indonesia,”tambahnya.
Lebih lanjut kata dia, sebenarnya dinas tahu hal itu dan pihak sekolah juga harus menyampaikan kepada orangtua siswa. “Saya juga tidak mengerti kenapa para orangtua tidak tahu hal itu. Untuk itu saya minta pihak bank agar siapkan buku tabungan dan ATM bagi siswa,”tandasnya.
“Bagi penerima PKH saya sarankan kembali ke sekolah karena dananya sudah kami perintahkan untuk cairkan pada bulan Maret dan April 2023 lalu,”terangnya. (Hiro Tuames)
