Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT)menetapkan PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)untuk mengelola Taman Nasional Komodo (TNK) baik di Pulau Komodo maupun Pulau Padar.
Manajemen PT Flobamor melalui Direktur Operasional PT. Flobamor, Albertho Rumpa Ataupah secara tegas menepis atau menapik isu soal monopoli dalam pengelolaan TNK itu.
Albertho R. Ataupah mengatakan, pihaknya tidak monopoli dalam pengelolaan TNK justru melibatkan seluruh stackholder atau pihak yang terkait didalamnya.
“Kita dari PT Flobamor tidak monopoli dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Justru kita libatkan semua pihak sesuai dengan tugas dan tanggung masing-masing,”kata Albertho Ataupah ketika membawakan materi dalam acara Pertemuan Bakohumas yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT di Hotel Ima pada Kamis, 11 Agustus 2022.
Untuk diketahui PT Flobamor menetapkan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (Pulau Komodo dan Pulau Padar) sebesar Rp 15 juta per orang selama satu tahun dalam bentuk paket. Pemberlakukan tiket atau tarif sebesar Rp 15 juta itu untuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Selama satu tahun wisatawan atau orang masuk ke TNK dan Pulau Padar maka PT Flobamor yang bayar PNBP ke Badan Taman Nasional Komodo. Karena ada orang atau wisatawan keluar masuk TNK selama satu atau dua minggu. Namun ada juga orang-orang pencinta lingkungan dan lain sebagainya bisa di berada di perairan laut TNK selama satu bulan,”ungkapnya.
Dikatakan, program konservasi itu ada didalam MoU antara Pemprov NTT dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ditandatangi oleh Gubernur NTT dengan Dirjen KLHK.
Kemudian ada fasilitas yang didapat dari kontributor yang membeli. Dan fasilitas pelayanan tersebut menjadi pemicu adanya demo di Labuan Bajo-Kabupaten Manggarai Barat karena mereka tidak tahu soal itu.
“Ada fasilitas-fasilitas layanan bagasi di bandara langsung diurus oleh portir. Kemudian ada juga layanan transportasi dari bandara ke hotel itu diurus oleh asosiasi setempat. Semua elemen terkait dilibatkan dalam kegiatan itu,”ungkapnya.
Untuk cenderamata berupa souvenir kata dia sudah masuk dalam anggaran sebesar Rp 15 juta itu. Dan akan langsung dibayar ke BumDes yang ada.
Dirinya mengapresiasi Pemerintah Pusat (Pempus) yang menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium. Untuk menjaga kelestarian ekosistem dari Komodo (hewan purba) ini pihaknya ikut terlibat dalam pengelolaan secara berkesinambungan.
Dalam kaitan dengan penguatan fungsi di TNK pihaknya dilibatkan dalam pengelolaan konservasi tersebut dan sudah ada MoU atau PKS.
Lebih lanjut kata, ada sekitar 700 sampai 1.000 kapal Pinisi yang beroperasi ke TNK dan Pulau Padar setiap hari. Dan ini berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di sekitar perairan TNK. Karena sudah ada penelitian dan kajian yang dilakukan dengan melibatkan ahli lingkungan. Untuk menjaga ekosistem yang ada pihaknya akan melakukan patroli bersama dengan instansi terkait.
“Hal ini harus kita perhatikan agar dikelola secara bersama-sama,”pungkasnya. (Hiro Tuames)