Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale bersama Jajarannya Berpose dengan Awak Media Usai Kegiatan Seminar Publisitas Sensus Pertanian 2023 kepada Petugas Sensus dan Jurnalis NTT di Aula BPS Provinsi NTT pada Selasa, 16 Agustus 2022. (Foto Hiro Tuames)
Suara-ntt.com, Kupang-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk menyukseskan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang akan digelar pada bulan Mei tahun depan.
“Jadi saya meminta dan menghimbau masyarakat untuk menyukseskan sensus pertanian 2023 dengan memberikan data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Matamira B. Kale saat memberi sambutan dan membuka kegiatan Seminar Publisitas Sensus Pertanian 2023 kepada petugas sensus dan jurnalis NTT di Aula BPS Provinsi NTT pada Selasa, 16 Agustus 2022.
“Saya juga meminta agar seluruh masyarakat NTT bisa memberikan data sesuai dengan kondisi riil lapangan jangan ditambah atau dikurangi”,tambahnya.
Mira juga mengajak semua pihak termasuk insan media, agar bersama-sama menyukseskan sensus tersebut dalam doa dan tindakan nyata.
Dengan data yang benar maka pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran demi menyusun program pembangunan di sektor pertanian sehingga rakyat sejahtera.
Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan sensus pertanian 2023 sangat penting untuk memotret hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian dan sub sektor yang akan didata bagi peletakan rencana dan penyusunan program pembangunan sektor pertanian di NTT untuk lima tahun mendatang.
Dijelaskan, pihaknya baru saja selesai melaksanakan sensus penduduk 2020(SP2020) dan sekarang akan melaksanakan sensus pertanian tahun 2023. Sejarah sensus pertanian cukup panjang sejak pelaksanaan pertama tahun 1963 dan pada saat itu sektor pertanian kontribusinya terhadap PDRB secara nasional sebesar 60 persen.
Untuk diketahui bahwa sektor pertanian masih merupakan komponen utama dalam ekspor Indonesia pada saat itu, Sedangkan sekarang lagi beralih ke Migas.
“Kita tahu bahwa pada tahun 1963 Indonesia masih didominasi oleh komoditas- komoditas pertanian,”ungkapnya.
Pada saat pelaksanaan sensus pertanian pertama di tahun 1963, Presiden Soekarno berpesan untuk memahami secara mendalam dan rinci mengenai struktur pertanian Indonesia. Karena Indonesia akan beralih kepada sektor industri.
Karena menurutnya sektor pertanian tetap menjadi salah satu unsur yang sangat strategis dan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Karena itu beliau menekankan bahwa data statistik yang dikumpulkan melalui sensus pertanian akan menggambarkan berbagai aspek mengenai pertanian nasional dalam penentuan kebijakan. Dari pada saat itu Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya dan masih relevan sampai dengan kondisi saat ini.
“Jadi setelah 57 Tahun, sejak sensus pertanian pertama tahun 1963 dimana kondisi perekonomian Indonesia maupun NTT mulai bertransformasi dari sebelumnya sektor pertanian sudah mulai beralih ke sektor industri,”ucapnya.
Dan sektor pertanian masih tetap memainkan peranan vital dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Jadi kontribusi sektor pertanian saat ini terhadap PDRB pada tahun 2021 sekitar 13-14 persen dan masih di bawah sektor industri pengolahan.
“Walaupun kontribusi hanya 13 sampai 14 persen tapi penyerapan tenaga kerjanya masih cukup tinggi dan masih menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 26 juta rumah tangga di Indonesia,”ucapnya.
Lebih lanjut kata dia sektor pertanian memegang peranan strategis dan tidak pernah tergantikan, karena menghasilkan pangan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat.
“Meskipun peranannya semakin kecil namun tidak dapat tergantikan oleh sektor yang lain,”bebernya.
Presiden Joko Widodo pada pelaksanaan rapat koordinasi nasional (Rakernas, pembangunan pertanian tahun 2021 tetap memenuhi pangan bagi 273 juta masyarakat Indonesia, maka pengelolaan yang berkaitan dengan pangan serta pembangunan pertanian harus dilakukan secara detail dan menggunakan skala yang luas. Artinya sektor pertanian itu harus terus didorong untuk meningkatkan kinerjanya di dalam perekonomian Indonesia.
“Kalau sekarang kita mendengar banyak berita ada krisis pangan dan energi. Jika terjadi krisis energi di dunia Barat maka akan terjadi ketidakstabilan tetapi akan lebih tidak stabil lagi jika terjadi krisis pangan sehingga pertanian itu masih merupakan yang perlu terus ditingkatkan,”tandasnya.
Dia menambahkan, pembangunan di sektor pertanian tentu saja membutuhkan data-data yang akurat dalam memotret kondisi sektor pertanian secara komprehensif dan valid sehingga kebijakan pemerintah berjalan efektif.
“Kalau tanpa data maka tentu kebijakan tidak akan tepat sasaran karena tidak tahu harus memulai dari mana, kondisi seperti apa yang sekarang ini sehingga kebijakan yang tepat itu bisa diambil berdasarkan data-data yang valid. Dan jika data-data itu tidak valid maka kebijakan yang diambil akan tidak tepat sasaran,”jelasnya.
Dia memaparkan bahwa dalam enam dekade terakhir sejak sensus yang pertama itu dilakukan, terkait pangan dan pertanian ada yang skala global dan nasional.
“Kalau skala global itu yang diatur dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pertanian yang berkelanjutan. Karena pembangunan di sektor pertanian tidak merusak lingkungan atau membuat dia menjadi sektor berkelanjutan sehingga akan tetap menjadi sektor yang dapat dinikmati oleh generasi generasi penerus. Jadi ada isu lingkungan dan keberlanjutan disitu,”terangnya.
“Sedangkan skala nasional isu yang muncul misalnya seperti regenerasi pertanian. Jadi karena petani-petani kita sudah banyak yang tua-tua yang. muda-muda itu sangat sedikit maka perlu dilakukan regenarasi petani. Maka perlu dilatih atau dimotivasi agar tumbuh petani-petani muda atau milenial yang dengan menggunakan teknologi yang akan menghasilkan nilai tambah yang tidak sedikit,”paparnya.
Isu lain di level nasional yakni modernisasi sektor pertanian, artinya Indonesia perlu memakai teknologi dalam aktivitas pertanian sehingga meningkatkan produktivitas pertanian.
Jadi sensus pertanian 2023, merupakan suatu aktivitas untuk menyediakan data dan untuk menjawab isu-isu yang ada terkait masalah nasional maupun secara global.
“Kita harus meneruskan tonggak sejarah yang telah diukir mulai dari sensus pertanian tahun 1963 dimana akan memulai sensus pertanian tahun 2023 yang akan kita ukir bersama melalui sosialisasi sensus pertanian. Yang persiapannya sudah dilakukan sejak Tahun 2021 lalu jadi ketika BPS melakukan sensus dua tahun sebelumnya sudah melakukan persiapan. Dan di Tahun 2022 ini ada pengumpulan data-data untuk memperoleh direktori perusahaan pertanian yang dikumpulnya menjadi list atau data direktori yang akan didata pada tahun 2023. Dan usaha-usaha pertanian lainnya direkturnya juga akan dikumpulkan pada tahun ini,”pintanya
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 merupakan kegiatan yang besar dan skalanya akan mencakup seluruh usaha pertanian dari yang kecil sampai usaha rumah tangga yang akan didata menyeluruh. (Hiro Tuames)