Suara-ntt.com, Kupang-Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) mengenakan baju batik dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional yang ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia berasal dari Indonesia oleh UNESCO pada 2 Oktober tahun 2009. Harapannya di masa mendatang, tidak hanya batik tetapi juga tenunan motif daerah NTT bisa mendapat pengakuan internasional.
Hal itu disampaikan Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay bertindak selaku Pembina Upacara dalam rangka peringatan hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kupang pada Senin, 2 Oktober 2023.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam Gerakan 30 September 1965 dalam peristiwa G30S PKI tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober.
Dalam sambutannya Penjabat Wali Kota menyampaikan tanggal 1 Oktober kemarin diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang telah diperjuangkan oleh para tokoh bangsa terdahulu. Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi terus diperjuangkan melalui proses internalisasi sekaligus harus dilakukan secara terus menerus karena Pancasila dapat menjadi penuntun yang memberikan orientasi, arah perjuangan dan pembangunan bangsa dan daerah ini ke depan.
Dijelaskannya sesuai amanat Menteri Dalam Negeri semua diminta untuk mengenakan baju batik dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia berasal dari Indonesia oleh UNESCO pada 2 Oktober tahun 2009. Harapannya di masa mendatang, tidak hanya batik tapi juga tenunan motif daerah NTT bisa mendapat pengakuan internasional.
Lebih lanjut Fahren menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN dan PTT atas kerja keras dan dukungannya sehingga proses pembahasan dan penetapan APBD perubahan tahun 2023 bersama DPRD Kota Kupang, bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.
Ia juga meminta agar para Pimpinan Perangkat Daerah segera melakukan revisi rencana kerja anggaran perubahan tahun 2023 dan melakukan percepatan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perubahan DPPA tahun anggaran 2023.
”Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah, saya minta untuk segera melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola pendapatan daerah, agar segera memaksimalkan capaian pendapatan daerah seperti yang ditargetkan. Saya juga minta bapenda untuk segera membentuk tim yang melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya penagihan piutang pajak daerah,” ungkapnya.
Terkait pengendalian inflasi, dirinya minta Disperindag Kota Kupang serta Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang bersama TPID untuk secara rutin melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok di pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga.
Pada kesempatan tersebut juga ia menegaskan kepada para Pimpinan Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran tahun 2023 karena dua bulan lagi sudah sampai di penghujung tahun dan idealnya penyerapan anggaran sudah mendekati 90 persen. Oleh karena itu perangkat daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, melaksanakan program kerja yang sudah dianggarkan sehingga realisasi penyerapan sesuai dengan yang diharapkan. (PKP_chr)