Suara-ntt.com, Kupang-Dengan meluasnya opini publik yang pro kontra tentang keberadaan Bank NTT antara lain soal proses gugatan di pengadilan yang masih terus berlangsung, kasus korupsi yang sedang berproses di pengadilan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT tentang MTN dan take over kredit Artha Graha yang berpotensi merugikan keuangan Daerah/Negara.
Selain itu SK Komisaris tentang besaran honorarium tim seleksi jabatan di Bank NTT, sikap arogansi tidak mau menghadiri rapat-rapat di komisi dan badan anggaran DPRD Provinsi NTT, penghentian sementara penyertaan modal Pemda Provinsi NTT dalam rangka pemenuhan kewajiban modal inti minimum oleh badan anggaran dan lain-lain bisa membentuk citra buruk bagi Bank NTT.
Untuk mencegah hal itu terjadi, maka Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi NTT mendesak Saudara penjabat Gubernur untuk segera mengadakan RUPS luar biasa dengan agenda pergantian kepengurusan Bank NTT baik jajaran direksi maupun jajaran komisaris.
“Saudara penjabat Gubernur harus mencegah kondisi tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT saat ini,” demikian bunyi pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2024 yang dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Muhammad Ansor dalam sidang paripurna di Gedung Utama DPRD NTT pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Selain itu, Fraksi partai Golkar juga meminta penjelasan Saudara penjabat Gubernur tentang proses Bank NTT menjadi bank devisa dan kaitannya dengan modal inti minimum bank NTT.
Fraksi Partai Golkar perlu mengingatkan Saudara Penjabat Gubernur bahwa ketidaksediaan Bank NTT menghadiri rapat-rapat di DPRD, baik komisi maupun di badan anggaran merupakan pelanggaran berat karena tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD NTT Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD NTT dan menjurus pada pelecehan Institusi DPRD Provinsi NTT.
Dikatakan, dengan Kepengurusan Bank NTT yang bersikap demikian maka harus segera dievaluasi dalam RUPS Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
Masih terkait dengan Bank NTT, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti kecendrungan penurunan laba yang cukup jomplang dari tahun ke tahun ini perlu ditelusuri. Kredit sebagai sumber laba terus meningkat akan tetapi labanya justru terus menurun.
“Hal ini perlu ditelusuri lebih detail lagi sehingga kecendrungan penurunan laba bisa segera di “rem” atau di tekan dengan segera, mengingat akhir tahun buku 2023 akan segera berakhir 4 bulan lagi,”tegasnya.
Untuk diketahui sidang paripurna DPRD Provinsi NTT tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi dan dihadiri Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, anggota DPRD NTT dan pimpinan perangkat daerah. (Hiro Tuames)
