Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua dunia dengan status negara kepulauan terbesar di dunia namun perlu optimalisasi dalam implementasi pembangunan kelautan.
“Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan 71 persen keseluruhan wilayah Indonesia dan memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504. Hal ini membuktikan laut merupakan penopang kehidupan kita bahkan anak dan cucu kita nanti. Untuk itu negara mesti hadir dan bertanggungjawab untuk memberikan keamanan di wilayah laut melalui penjaga pantai dan laut (Sea and Coast Guard),” kata Gubernur Viktor saat menerima audiens Tim Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI yang dipimpin oleh Direktur Badan Kerjasama Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Sandy Latief.
“Kondisi NTT saat ini, secara Geopolitik dan Geostrategi, memiliki garis pantai sepanjang 5.700 dan berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Australia dan RDTL. Sehingga sangat diperlukan desain dan fasilitas keamanan laut yang strategis, karena batas laut dengan Australia tidak ada masalah. Akan tetapi batas laut dengan RDTL, perlu adanya kesepakatan antar dua negara karena regulasi internasional tidak dapat dipakai untuk menetapkan batas laut tersebut,”ungkapnya. 
Gubernur Laiskodat menghendaki optimalisasi peran BAKAMLA RI yang ada di NTT sebagai Sea and Coast Guard yang tidak hanya fokus pada Pulau Timor saja melainkan peran tersebut ada di Pulau Sumba, Pulau Flores dan Kabupaten Kepulauan lainnya.
“Stasiun Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan perairan yang akan dibangun oleh BAKAMLA RI di Kabupaten Kupang, harapanya terdapat juga di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Alor dengan kelengkapan fasilitas standar dunia,” harap Gubernur Laiskodat.
Sementara itu, Direktur Kerjasama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Sandy Latief menyampaikan bahwa BAKAMLA RI bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna mewujudkan keamanan dan keselamatan diwilayah perairan Indonesia dan wilayah Yuridiksi Indonesia.
“Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, fungsi kami tidak hanya sebagai etalase keamanan negara, melainkan juga sebagai pertahanan kedaulatan negara dengan langkah nyata yang dilakukan pembangunan Stasiun SPD di beberapa Provinsi termasuk di NTT,” ungkap Sandy.
“Pak Gubernur, tentunya sinergi, kolaborasi dan arahannya menjadi masukan bagi kami dalam mengimplementasikan tugas pengabdian kami di Indonesia dan khususnya di NTT, ” jelas Latief. (HT)
