Suara-ntt.com, Kupang-
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT per 29 Oktober 2021 baru mencapai 48,70 persen dari target Rp 1,6 triliun lebih.
Target yang ditetapkan Pemprov NTT untuk setiap perangkat daerah (PD) diduga tanpa ada kajian yang komprehensif dan telaahan dari masing-masing perangkat daerah sebagai penyumbang PAD.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT, Patris Lali Wolo menjelaskan, pada tahun anggaran 2021, pemerintah provinsi dalam APBD murni menargetkan penerimaan yang bersumber dari PAD sebesar Rp 2 triliun lebih. Namun dengan alasan pandemi COVID-19, pada APBD perubahan target penerimaan itu diturunkan menjadi Rp1,656 triliun lebih. Walau sudah diturunkan, namun hingga November lalu, realisasinya belum menjanjikan.
“Bahkan bila dikomparasi date to date, pencapaian PAD saat ini belum memberikan gambaran yang baik,” kata Patris kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).
Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima, penetapan target penerimaan untuk setiap satuan perangkat daerah tanpa didahului dengan kajian dan telaahan dari PD yang bersangkutan.
Itu artinya, target PAD pada setiap PD kemungkinan tidak melibatkan mereka sehingga banyak tidak realistis dan tidak mempertimbangakn telaahan PD sehingga tidak terlalu terukur. Akibatnya, hampir semua perangkat daerah tidak mampu merealisasikan target penerimaan PAD yang terkesan terlalu tinggi dan melampaui kemampuan yang dimiliki.
“Banyak perangkat daerah yang target penerimaannya tidak tercapai sehingga mengakibatkan kita ukur prestasi dari perangkat daerah itu menjadi buruk,”ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT ini.
Pada kesempatan itu ia memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi karena dalam rancangan APBD 2022, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,887 triliun lebih. Walau masih dalam bayangan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi diyakini pemerintah mempunyai strategi karena mungkin saja ada sumber keuangan yang belum dibuka.
“Kita berharap, target PAD yang diajukan itu tidak sekedar memenuhi syarat penerimaan dalam APBD, tapi harus direalisasikan sebagai gambaran bahwa pemerintah telah melakukan kajian dan telaan yang matang,” ujar Patris.
Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT mencermati, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya mengalami penurunan kasus dan capaian realisasi PAD tahun 2021 hingga November belum mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan Rp1,6 triliun.
Terhadap persoalan ini, Banggar meminta pemerintah agar memastikan pencapaian realisasi PAD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,887 triliun lebih.
Caranya, lanjut Emelia, membuat skema penagihan dan melakukan upaya-upaya kebaruan yang dapat memungkinkan pencapaian realisasi terhadap target PAD 2022. Selain itu meningkatkan kapasitas Badan Pendapatan dan Aset Daerah melalui penambahan tenaga operasional pada UPT-UPT, penambahan biaya operasional dan fasilitas kerja yang memadai. (Hiro Tuames)
