Suara-ntt.com, Kupang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT bersama Pemerintah Daerah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau disingkat KUA-PPAS untuk pendapatan tahun 2024.
Dalam pembahasan itu hampir semua anggota DPRD memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang makin menurun setiap tahun alias tidak mencapai target.
“Tadi ada sejumlah catatan dari anggota DPRD NTT dan direspons secara umum oleh Sekertaris Daerah (Sekda) NTT. Kemudian ada rekomendasi dari tiap komisi saat melakukan rapat konsultasi antara badan angggaran (Banggar) dengan komisi,”kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emiliana Noemleni kepada wartawan usai rapat dengan pemerintah pada Selasa, 8 Agustus 2023.
Emi mengatakan, beberapa waktu lalu masing-masing komisi melakukan rapat dengan mitra membahas sisi pembelanjaan maupun pendapatan untuk disampaikan ke pimpinan DPRD.
“Rapat pembahasan itu belum selesai karena tadi masih bahas soal potensi dan realitas sumber pendapatan,”ungkapnya.
Dijelaskan, dalam pembahasan itu pemerintah mengajukan rencana pendapatan dimana realitas sumber pendapatan daerah mengalami penurunan. “Kalau tahun 2023 kita menyepakati PAD sebesar Rp 2,1 triliun. Dan sekarang KUA-PPAS tahun 2024 pemerintah ajukan Rp 1,6 triiun. Tapi ini masih dibahas dengan melihat potensi-potensi daerah dan realitas sumber pendapatan yang ada,”jelasnya.
“Kita terus mendorong agar pemerintah harus gesit atau istilah dulu kita pakai yaitu tidak berburu di kebun binatang tetapi harus memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan juga menggali potensi yang baru,”terangnya.
Dikatakan, selama ini banyak aset milik Pemprov yang tidur padahal pendapatan bisa diperoleh dari retribusi. Bahkan hari ini pendapatan dari retribusi turun ratusan miliar di tahun 2023.
Lebih lanjut kata dia, target pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp 1,9 triliun namun yang diperoleh hanya Rp 1,3 triliun.
“Memang dari penjelasan pemerintah bahwa setiap tahun ada peningkatan PAD tapi tidak mencapai target dari yang kita sepakati bersama”.
“Misalkan target kita Rp 1,9 triliun di tahun 2022 dan realisasinya naik karena pada tahun 2021 pendapatannya hanya Rp 1,2 triliun. Dari sisi pendapatan itu naik tapi dari sisi perencanaan kita tidak maksimal karena ada sekitar 500 miliar rupiah anggaran untuk membiayai program kegiatan tidak tercapai. Dan secara otomatis ada pelayanan yang tidak maksimal dilakukan,”bebernya.
Dia menambahkan untuk program kegiatan di tahun 2024 yang akan datang lebih teliti agar belanja-belanja yang tidak terlalu penting dirasionalkan.
“Memang ada belanja yang tidak bisa dilakukan karena target yang ditetapkan tidak tercapai maka otomatis akan turun. Hal ini juga akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat,”pungkasnya. (Hiro Tuames)
