Suara-ntt.com, Kupang-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah mempermudah urusan pelayanan perizinan jangan berbelit-belit.
Dalam hal reformasi birokrasi Jokowi menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,”kata Presiden Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dan Istana Negara pada Senin, 30 Oktober 2023.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Dia menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” terangnya.
Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden mengingatkan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.
Dia mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri.
“Para Penjabat juga bertugas mengawal implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, membangun kehidupan berdemokrasi, dan mengawal tata kelola keuangan daerah. Bertugas membangun sinergi antar tingkatan pemerintahan serta menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Jokowi. (HT)