Suara-ntt com, Kupang-Ribuan mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang terpaksa meratapi nasibnya karena terganjal persoalan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Ini akibat dari manajemen sebagai perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di NTT yang nota bene ‘plat merah’ itu seharusnya menjadi panutan.
Dengan melihat persoalan itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritik dan mengutuk keras kebobrokan manajemen Undana itu.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi NTT, Ana Waha Kolin mengatakan bukan hanya persolan PIN tetapi uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di universitas itu lebih tinggi dibandingkan dengan universitas swasta lainnya di NTT.
“Kalau begitu kita imbau anak-anak kita kuliah di universitas swasta dari pada cari perguruan tinggi negeri tapi tidak dimemanage dengan baik,”ungkapnya kepada wartawan di ruang Fraksi PKB DPRD Provinsi NTT pada Jumat, 27 September 2024.
Dikatakan, Fraksi PKB NTT mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat secara cermat persoalan yang ada.
“Rektor Undana harus dievaluasi kinerjanya karena ikan busuk itu mulai dari kepalanya. Bahkan Kemendikbud bila perlu dicopot saja rektornya,”tegasnya.
“Sebagai alumni Undana Kupang kita sangat kecewa dengan persoalan ini,”tambahnya.
Dijelaskan sistem kinerja di Undana harus dibenahi ulang agar mahasiswa tidak dikorbankan lagi.
Untuk diketahui, dalam dua tahun terakhir, pihak Undana masih bermasalah dengan pencetakan ijasah bagi para alumninya. Akibatnya, pada tahun 2024 sebanyak 265 alumni Undana tidak bisa ikut tes CPNS. Alasannya karena tidak mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang harus dicantumkan pada ijazah.
Menurut Ana Wahon, manajemen di Undana tidak profesional. Karena gagal menyelesaikan tugas rektorat sebagai perguruan tinggi tertua di NTT.
Hal senada ditegaskan Anggota Fraksi PKB NTT Yohanes Rumat bahwa pelayanan Rektorat Undana yang sangat buruk itu kuat dugaan diinternal Undana itu sudah terjadi friksi. Sudah tidak cocok satu dengan yang lain atau Undana tidak mampu menguasai teknologi.
“Kami sebagai anggota DPRD patut bertanya apakah Undana ini masih layak merekrut mahasiswa karena tidak mampu mengurus rumah tangganya sendiri,”katanya.
Dikatakan, patut diduga ada ‘lahan bisnis’ yang dimainkan dalam internal Undana Kupang ini.
“Patut kita diduga seperti itu,”ungkapnya singkat.
Terkait nasib 265 mahasiswa yang statusnya belum jelas, dia menuturkan, kemungkinan masih ada persoalan mahasiswa yang baru wisuda September 2024 ini. ”Saya mengharapkan mahasiswa yang baru diwisuda tidak mengalami nasib serupa. Mudah-mudahan tidak ada persoalan,” ujar Hans Rumat.
Sebelumnya diberitakan, bencana ini disebabkan Rektorat, para professor anggota senat universitas tidak menjalankan fungsi pengawasan akademiki secara baik. Undana tidak melaksanakan tugas dan fugsinya dengan baik dan tidak punya kepedulian terhadap persoalan yang menimpah sekitar 265 alumini yang terpaksa tidak bisa mengikuti tes CPNS tahun 2024.
Untuk mensinkronkan data kembali antara SIAKAD dengan SINDIKNONA, dan PDPT membutuhkan waktu berjam-jam. Sedangkan ada sekitar 2000-an orang yang belum terima ijazah sampai saat ini. SINDIKNONA juga menyebabkan juga ada ribuan mahasiswa Undana yang tidak membayar uang kuliah tetapi mendapatkan pelayanan kuliah.
Untuk diketahui bahwa persoalan ini menjadi temuan Inspektorat dan BPK sebagai piutang dan berpotensi kerugian keuangan Negara belasan miliar rupiah. Sekarang lagi diaudit khusus di Undana. Konon sudah ada surat dari Kementerian Dikbudristek agar kembali ke sistem SIAKAD namun Undana belum menindaklanjuti. ***
