Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat sinergi dalam menangani dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan konflik sosial di Kabupaten Flores Timur. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Senin (25/11/2024), yang dihadiri Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Wamendagri Bima Arya, dan Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto.
Pembangunan Huntara dan Huntap untuk Korban Bencana
Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan pelayanan terbaik bagi para pengungsi, baik di lokasi pengungsian terpusat maupun mandiri. Ia menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (Huntara) telah dimulai oleh BNPB dengan dukungan TNI dan Polri.
“Lokasi Huntara sudah ditentukan dan material mulai diangkut. Sarana air bersih juga sedang dipastikan atas koordinasi Wamen PU. Pelayanan bagi pengungsi, baik logistik maupun kebutuhan lain, terus dioptimalkan,” ujar Pratikno.
Terkait hunian tetap (Huntap), Pratikno menekankan bahwa lokasinya masih dalam tahap finalisasi dengan mempertimbangkan akses ke lahan pertanian dan penerimaan masyarakat sekitar. “Hunian tetap bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga kawasan yang mendukung penghidupan dan kehidupan sosial masyarakat,” jelasnya.
Penanganan Konflik Sosial di Adonara Barat
Selain menangani dampak bencana, pemerintah juga berkomitmen merenovasi 52 rumah yang terbakar akibat konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat. Pratikno menjelaskan bahwa pendekatan sosioantropologis sangat penting untuk mengembalikan harmoni masyarakat.
“Kami telah berdialog dengan tokoh masyarakat di desa yang menjadi lokasi konflik. Upaya rekonsiliasi terus didorong agar situasi kondusif, dan pemerintah siap membantu merenovasi rumah-rumah yang rusak,” katanya.
Penjabat Gubernur Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat
Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam penanganan bencana dan konflik sosial di Flores Timur.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh pemerintah pusat dan semua pihak yang membantu. Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan pembangunan Huntara dan Huntap berjalan lancar, serta kondisi masyarakat terdampak kembali normal,” ungkap Andriko.
Jaminan Hak Pilih Pengungsi pada Pilkada Serentak
Wamendagri Bima Arya memastikan para pengungsi tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 27 November 2024.
“Kami telah menyiapkan 22 TPS di lokasi pengungsian dan 2 TPS di wilayah perbatasan. Pemkab Flores Timur dan Sikka juga memfasilitasi warga untuk mencoblos di TPS terdaftar. Koordinasi dengan Dukcapil dan KPU terus dilakukan untuk memastikan kelancaran pemilu,” jelas Bima Arya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di Flores Timur tetap berjalan sesuai jadwal, dengan segala kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dipermudah bagi para pengungsi.
Langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak diharapkan dapat mengatasi dampak bencana dan konflik sosial di Flores Timur, sekaligus menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat terdampak. ***
