Pemprov NTT Diminta Segera Cabut Pergub Tata Niaga Komoditas Perikanan

oleh -135 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT segera cabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Perikanan yang melarang pengiriman bahan baku rumput laut ke luar provinsi dengan melihat fenomena tersebut.

“Kita Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mencabut Pergub tersebut mengingat sangat merugikan bagi petani rumput laut yang berada di wilayah kepulauan di NTT seperti di Pulau Sabu-Raijua, Pulau Rote, Alor dan beberapa wilayah NTT lainnya,”demikian bunyi salah satu pendapat akhir Fraksi PAN DPRD NTT yang dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi PAN NTT, Jimur Siena Katrina terhadap nota keuangan atas rancangan APBD Provinsi NTT dalam sidang paripurna pada Selasa, 14 November 2023.

Dia mengatakan, fraksi mendukung rekomendasi Banggar DPRD terkait alokasi Dana untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang begitu besar melalui DAU dan DAK, maka untuk alokasi dana yang bersumber dari PAD agar di pertimbangkan kembali dan hemat fraksi, agar dialihkan ke OPD baru yang akan dibentuk melalu PERDA yang sementara dalam pembahasan di DPRD.

Fraksi PAN juga mendorong agar Rencana Pembangunan Asrama SMA/SMK di setiap kabupaten ditinjau kembali karena pemerintah akan membuat beban fiskal daerah terbaru dalam hal operasional. Pengelolaan Asrama SMA Negeri Keberbakatan Olahraga FLOBAMORATA saja masih sering terjadi keracunan makanan. Dengan demikian sebaiknya anggaran yang ada dialihkan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang merupakan kewenangan provinsi yang masih banyak kekurangan termasuk kesejahteraan para guru komite.

Fraksi mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan evaluasi pelayanan khusus bagi guru-guru yang datang langsung membutuhkan pelayanan ditengah ketiadaan UPTD/Cabang Dinas sebagaimana rekomendasi DPRD melalui Komisi V, karena itu pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal dijaga dan pertahankan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dalam catatan yang diterima fraksi, pelayanan yang sudah lambat malah disampaikan bahwa silahkan melapor jika pelayanan tidak maksimal, Fraksi sangat menyayangkan hal ini masih saja terjadi, karena itu masih menaruh harapan agar hal ini menjadi perhatian dalam pembenahan.

Fraksi juga mendorong agar cabang-cabang Olahraga berprestasi dan yang telah lolos masuk PON Aceh dan Sumatera Utara agar menjadi perhatian dalam menyiapkan anggaran bagi cabang olahragah dimaskud.

Selain itu fraksi mengigatkan agar pengelolaan manajemen RSUD Johannes sebagai BLUD Mandiri harus benar-benar menjadi perhatian, agar di Tahun Anggaran 2024, BLUD RSUD tidak lagi menjadi BLUD rasa OPD yang terus menerus mendapatkan asupan APBD, karena itu disarankan agar perlu pembenahan serius sistem perencanaan BLUD RSUD Johannes agar bisa bersaing dengan Rumah Sakit lainnya didalam kota Kupang dan menjadikannya sebagai Rumah Sakit yang lebih unggul sehingga BLUD Mandiri benar-benar dapat terwujud dan tidak lagi membebani APBD.

Lebih lanjut secara khusus fraksi memberikan apresiasi yang tinggi terkait beberapa terobosan dan lompatan yang sangat berarti sesuai ketentuan seperti menghapus jam masuk sekolah yang berlaku mulai jam 5 pagi tanpa kajian mendasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan harapan besar terhadap ribuan ASN dan keluarga terkait kepastian pembayaran TPP yang pada tahun 2023.

Dalam catatan fraksi pada tahun anggaran 2022 alokasi TPP bagi ASN selama empat bulan terakhir hilang ditelan bumi dan pada 2023 sempat memberikan ketidak pastian namun saat kehadiran penjabat Gubernur telah memberikan harapan yang pasti akan terealisasi sampai akhir tahun 2023.

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dengan musim dan cuaca yang tidak menentu, fraksi menegaskan Pemerintah Provinsi menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan petani agar tidak gagal tanam atau gagal panen; sekaligus menyiapkan sistem penanganan gagal panen yang sistematis dan komprehensif. Contingency Planning untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen harus segera disiapkan. (Hiro Tuames)