Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pengisian jabatan definitif di PT Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) yang telah kosong selama enam bulan. Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa pengisian jabatan ini sangat penting demi stabilitas operasional Bank NTT dan bukan didasari motif politik.
“Organisasi Bank NTT sudah enam bulan tanpa Komisaris Utama dan Direktur Utama definitif. Bagaimana mau bekerja maksimal? Untuk itu, jabatan ini harus segera diisi,” ujar Andriko kepada wartawan di ruang rapat kerja Gubernur NTT pada Rabu, 13 November 2024 siang.
Ia menambahkan bahwa Pemprov NTT akan mengadakan tes kelayakan atau fit and proper test untuk memastikan pemimpin baru yang profesional dan kompeten.
Andriko juga menekankan bahwa kinerja Bank NTT perlu didorong untuk mencapai target modal inti sebesar Rp 3 triliun sebelum akhir Desember 2024, guna mempertahankan statusnya sebagai bank umum. Saat ini, modal inti Bank NTT masih berada di angka Rp 2,7 triliun. Jika target ini tidak terpenuhi, Bank NTT berisiko turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang berpotensi berdampak pada karyawan.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan penyertaan modal dari Pemprov NTT. Harus ada usaha peningkatan profit dan disiplin SOP agar Bank NTT mandiri dan tetap tumbuh,” kata Andriko.
Untuk mendukung pencapaian modal inti, Bank NTT telah menjajaki Kerjasama Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Jatim, setelah sebelumnya juga mengadakan komunikasi dengan Bank DKI. ***
