Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap menyediakan cadangan pangan (beras) dalam mengatasi kejadian-kejadian luar biasa (KLB) atau kerawanan pangan yang bakal mengancam masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lecky Frederich Koli mengatakan, Sejauh ini cadangan beras dari Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 200 ton sementara kabupaten/kota 100 ton dan itu dialokasikan setiap tahun.
Dikatakan, beras cadangan itu dipersiapkan untuk kejadian-kejadian luar biasa atau kerawanan pangan.
“Berdasarkan data yang ada, hasil panen jagung tahun ini meningkat sedikit sementara padi mengalami penurunan. Tapi itu bukan karena kejadian yang luar biasa atau elnino namun hanya luas tanamnya sedikit berkurang,”kata Lucky kepada media ini di ruang kerjanya pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Dijelaskan, secara umum dari catatan yang ada itu produksi pangan mencukupi sehingga pada prinsipnya pemerintah tetap menyediakan cadangan pangan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa.
“Beras itu selalu tersedia di Bulog sehingga ketika ada perintah pak gubernur ataupun pak bupati maka beras itu tinggal disalurkan ke wilayah yang mengalami kejadian luar biasa,”jelas mantan Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT ini.
Untuk diketahui pertanian tanaman pangan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB NTT. Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTT mengembangkan pertanian terintegrasi jagung-ternak yang popular dengan sebutan Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Program ini merupakan suatu bentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga tetapi juga untuk mengisi kebutuhan supply chain atau rantai pasok kebutuhan lokal maupun nasional.
Dipaparkan, Program TJPS tahun 2019-2021 dilaksanakan dengan “Pola Reguler’, yaitu pemerintah provinsi menyiapkan sarana produksi bagi petani/kelompok tani penerima manfaat. Sementara itu, mulai tahun 2022-2023 TJPS dilaksanakan dengan ‘Pola
Kemitraan’ tanpa APBD, di mana petani secara mandiri membiayai usaha taninya melalui dukungan ekosistem keuangan.
Sejak program ini dilaksanakan kata Lucky, terjadi peningkatan luas lahan penanaman jagung. Pada tahun 2019, luas lahan tanam jagung mencakup 2.400 hektar dengan luas panen 2.017,53 hektar serta total produksi mencapai 9.538,9 ton. Sementara itu, pada tahun 2022 luas lahan tanam meningkat menjadi 101.356,05 hektar dengan luas panen 95.403 hektar dan
kapasitas produksi 297.657 ton. Pada tahun 2023 ini, ditargetkan luas area tanam sebesar 300.000 hektar di seluruh NTT.
“Pada tahun 2022 untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi NTT melakukan ekspor jagung curah ke Surabaya
sebanyak 1.000 ton dari Kabupaten Sumba Barat Daya,”tandasnya.
Program TJPS ini juga meningkatkan jumlah ternak ikutan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 24.089 ekor ayam, 4.435 ekor kambing, 5.831 ekor babi dan 1.218 ekor sapi.
Lebih lanjut kata dia, selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga atau kelor untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejak tahun 2019 hingga kini, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan pengembangan kelor di 22 kabupeten/kota dengan jumlah tegakan kelor sebanyak 8.279.285 pohon. Dengan demikian, industri kecil berbahan dasar kelor terus berkembang di seluruh NTT dalam berbagai produk oleh UMKM untuk memenuhi kebutuhan daerah maupun diekspor ke luar negeri. (Hiro Tuames)
