Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi NTT dinilai ‘cuek’ atau acuh tak acuh dengan kondisi ruas jalan provinsi Atambua-Weluli, di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, dan Desa Weluli, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu yang rusak parah sejak tahun 2019 lalu karena bencana longsor. Namun hingga kini jalan itu tak kunjung diperbaiki.
“Jalan itu rusak pada tahun 2019, sejak pertama kali saya dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi NTT. Dan saat itu saya langsung lakukan pemantauan disana, namun sampai sekarang belum dikerjakan,”kata Ketua Fraksi Partai PAN, Bernardinus Taek kepada wartawan di ruang Fraksi PAN, Jumat 17 September 2021.
Bernadus meminta kepada pemerintah segera mengerjakan ruas jalan Atambua-Weluli, untuk menunjang akses masyarakat umum. Mengingat hampir memasuki musim penghujan.
“Karena masyarakat sangat kesulitan mengakses jalan itu. Kalau dibiarkan sampai musim hujan, maka kerusakan akan semakin parah. Jadi jangan tunggu dia putus baru dikerjakan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,”ungkap politisi PAN NTT ini.
Selain dirinya menyoroti program budidaya ikan kerapu dari Pemprov NTT di Wae Kelambu, yang dinilai gagal total. Namun menelan anggaran miliaran rupiah.
Menurutnya, budidaya ikan kerapu di Wae Kelambu sudah masuk dalam temuan BPK RI, dimana Pemprov NTT melakukan investasi sebesar Rp7,8 miliar rupiah, dengan hasil panenya tidak mencapai target.
“Jadi kita minta pemerintah segera tindaklanjuti temuan BPK RI ini. Lebih cepat lebih bagus,” tegas Bernardinus Taek.
Dia menerangkan, permasalahan utama pada program budidaya kerapu di Wae Kelambu adalah terletak pada sistem pengelolahan. Dimana mereka tidak menjalankan UPTD disana secara baik.
“Sangat disayangkan. Saya dapat informasi dari sana bahwa, UPTD yang ada disana tidak dimanfaatkan. Dengan demikian, Pemprov harus segera tindaklanjuti temuan dari BPK RI,” tandasnya. (HT)