Suara-ntt.com, Kupang-Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan angka stunting harus mencapai 14 persen di tahun 2024. Dengan melihat limit waktu yang begitu singkat hanya sekitar 2 tahun lebih maka dilakukan upaya dan aksi nyata dalam penanganan serta percepatan penurunan stunting terus digalakkan. Untuk mencapai hal itu maka perlu dilakukan pendataan yang valid dan komperhensif.
“Konvergensi dan komitmen boleh tinggi tapi kalau data salah, aksi menjadi tidak tepat sasar serta hasilnya sama saja. Kami sudah mengembangkan aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil). Tiga bulan sebelum nikah, pasangan yang akan menikah dicatat identitasnya, NIK, Umur dan dilakukan pemeriksaan anemia. Khusus calon pengantin wanita diukur berat badannya berapa, tinggi berapa, lingkar lengan atas berapa serta indeks masa tubuhnya. Kami punya pasukan lapangan (pendamping keluarga, red) yang akan membantu pencatatan sekaligus memasukan data dalam aplikasi Elsimil,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo pada kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) di Hotel Aston Kupang, NTT pada Jumat, 4 Maret 2022.
Hasti mengatakan, aplikasi Elsimil merupakan data pencatatan dan pelaporan yang sifatnya by name by address. Dengan laporan yang diberikan secara terus-menerus oleh pendamping keluarga yang jumlah mencapai 4.200 lebih orang yang tersebar di semua desa/kelurahan di NTT. Dimana Gubernur dan para Bupati harus punya data soal calon pengantin dan bayi yang lahir yang punya potensi stunting.
“Pada dasbor pak Gubernur, setiap hari bisa terlihat dan terpantau bayi yang lahir hari ini yang panjangnya kurang dari 48 cm itu siapa dan dimana, alamatnya di mana,” ungkapnya.
“Saya titip di Kaper (Kepala Perwakilan BKKBN NTT, red) agar buat dasbor ini untuk pak Gubernur supaya tahu yang nikah hari ini siapa, yang lingkar lengan kurang dari 23 cm siapa dan di kabupaten mana. Kalau tidak dikerjakan dan ditreatmen, akan ketahuan. Kuncinya di situ. Aplikasi ini lebih efisien karena kita tidak mungkin bisa terapi semua masyarakat. Kami juga sudah dapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dukungan server demi kelancaran aplikasi ini,”ucapnya.
Dijelaskan dalam aplikasi tersebut juga akan terekam data keluarga beresiko tinggi stunting. Hal tersebut dilakukan dengan memetakan keluarga yang kalau hamil dan melahirkan bisa stunting atau tidak.
“Ini bisa diketahui dengan memotret lingkungannya seperti tidak adanya air bersih atau jambang, rumah tidak layak huni. Atau pun karena terlalu dekat melahirkan, terlalu banyak anaknya, usia terlalu muda atau terlalu tua. Semuanya by name by adress. Semua data ada pada kami, bupati dan walikota tak perlu cari lagi. Datanya riil dan sudah dicocokan dengan aplikasi Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgbm). Data ini juga sesuai dengan dan dapat dipakai untuk data kemiskinan ekstrem. Selisihnya hanya nol koma sekian persen,”bebernya.
Untuk mendukung ini, BKKBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program BKKBN di NTT termasuk untuk penanganan stunting sebesar Rp 114,26 miliar pada tahun 2021. Tahun 2022 meningkat menjadi Rp 123 miliar.
“Kami telah mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan seperti pembentukan satgas di luar TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang anggotannya bukan PNS dan melibatkan tim pakar untuk lakukan audit stunting. Insentif uang pulsa untuk para pendamping Rp 100 ribu per bulan per orang dan berbagai kegiatan lainnya. Kami juga akan membantu memberikan pendampingan bagi para Bupati/Wali Kota dalam melakukan proyeksi penurunan angka stunting berdasarkan data yang ada,”pungkasnya.
Kegiatan yang dilakukan secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan) tersebut dihadiri Gubernur NTT, pejabat tinggi madya dari BKKBN, para Bupati dan Wakil Bupati se-NTT, Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-NTT, Pimpinan Perangkat Daerah yang terlibat dalam penanganan stunting baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTT. Juga dihadiri secara daring oleh Deputi dari Sekretariat Wakil Presiden, Deputi III dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, dan Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dari Kementerian Kesehatan. (HT)
