Suara-ntt.com, Flores Timur-Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Andriko Noto Susanto, meninjau kawasan potensial Hunian Sementara (Hantaru) di Desa Konga, Kecamatan Titehena, serta lokasi Hunian Tetap (Huntap) di Wukoh Lewoloroh, Desa Boru, pada Sabtu (23/11/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan pasca-erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
Peninjauan Lokasi Relokasi Aman
Dr. Andriko menjelaskan bahwa kawasan Huntap di Desa Boru memiliki luas 100 hektare dan mencakup dua titik lain di tanah ulayat, yakni Botongkarang-Noboleto dan Kojarobet. “Kita berupaya agar status tanah segera dikeluarkan dari kawasan hutan lindung menjadi lokasi Huntap,” ujar Andriko.
Ia menyebut bahwa dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM), Menko PMK, Pratikno, telah menyatakan kesiapan membangun perumahan jika status tanah telah diamankan. “Jarak dari lokasi erupsi sekitar 14 km, sehingga lokasi ini aman dan sudah dikonfirmasi oleh PVMBG serta dinas terkait,” tambahnya.
Pembangunan Hunian Sementara
Untuk mengantisipasi musim hujan, pemerintah juga merencanakan pembangunan Hantaru di Desa Konga. “Pembangunan Huntara akan disiapkan dalam enam bulan ke depan untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi masyarakat korban erupsi,” ujar Andriko.
Komitmen Pemerintah Pusat
Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyampaikan pentingnya proses relokasi yang terencana. “Kami memastikan warga yang menghuni lokasi ini adalah korban terdampak erupsi. Proses relokasi dan administrasi pemerintahan di desa sebelumnya harus tuntas agar pemukiman baru dapat berfungsi optimal,” ujarnya.
Rapat Koordinasi Penanganan Pasca Bencana
Setelah kunjungan, Penjabat Gubernur Andriko menggelar rapat bersama pejabat terkait, termasuk Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, dan Penjabat Bupati Flores Timur. Agenda rapat meliputi percepatan penanggulangan pasca-erupsi, penanganan konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat, dan persiapan Pilkada Serentak 2024.
“Saya meminta koordinasi dengan ATR/BPN agar proses pembangunan Huntap di Wukoh Lewoloroh, Botongkarang-Noboleto, dan Kojarobet dapat segera dimulai. Untuk kawasan konflik sosial di Adonara Barat, penyelesaian juga harus dipercepat,” tegas Andriko.
Terkait Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024, Andriko meminta perhatian khusus terhadap mobilisasi pengungsi. “Pemda, Kepolisian, dan KPU harus memfasilitasi hak suara pengungsi, khususnya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Flores Timur dan Sikka,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Staf Ahli Kepala BNPB Kolonel Infanteri Heri Rustanto dan Kolonel Agus Masanto, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Doris Alexander Rihi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Petrus Pedo Maran. ***
