Suara-ntt.com, Jakarta- Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menghadiri acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta. Acara yang berlangsung pada Selasa (10/12/2024) ini dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.
Acara ini bertujuan mempercepat implementasi anggaran dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan belanja pemerintah di tahun 2025. Kehadiran Penjabat Gubernur NTT menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung kebijakan nasional dan mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dilakukan di tengah masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dengan Presiden terpilih untuk mengakomodasi program pembangunan prioritas dalam APBN 2025,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memaparkan bahwa peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 akan membawa dampak signifikan dalam peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pelaporan pajak kini terintegrasi dalam satu platform, memudahkan semua pihak,” ujar Luhut.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan transformasi menuju Indonesia maju, makmur, dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Presiden juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.
“Kita harus tetap pruden, hati-hati, dan terencana. Belanja negara harus dilakukan dengan efisiensi, penghematan, dan mengurangi pemborosan,” kata Presiden Prabowo.
Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 dan penyerahan DIPA ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi pembangunan di seluruh Indonesia. ***
