Suara-ntt.com, Kupang-Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake mengakui koperasi menjadi nadi roda penggerak ekonomi masyarakat.
Dan tak dipungkiri bahwa dalam mengelola koperasi dan masalah ketenagakerjaan di Provinsi NTT tidaklah mudah sehingga dibutuhkan sebuah terobosan dan inovasi yang luar biasa. Apalagi saat ini fiskal daerah lagi tidak stabil (dana terbatas) untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan.
Untuk diketahui bersama bahwa NTT pernah dinobatkan sebagai ‘Provinsi Koperasi’. Di sisi lain, NTT juga dinyatakan sebagai salah satu provinsi penyumbang angka tenaga kerja ilegal.
Dengan fenomena ini, dibutuhkan sosok kepala dinas yang mampu menjalankan roda organisasi. Dan penempatan Sylvia Peku Djawang sebagai Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dinilai tepat.
Kadis Sylvia memaparkan sejumlah hal terkait dengan program-program kerja instansi yang dipimpinnya. Termasuk dukungan dan support dari Penjabat Gubernur NTT, Ayodia Kalake.
Dikatakan, Penjabat Ayodhia Kalake sangat concern pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Pak Penjabat (Ayodhia Kalake, red), mendukung penanganan TPPO secara lintas sektor. Menurut beliau, masalah ketenagakerjaan adalah pekerjaan kemanusiaan. Karena itu, harus sepenuh hati mengurusnya, walau kami mengalami keterbatasan fiskal. Dukungan Pak Pejabat merupakan support bagi kami,”katanya ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Selasa, 19 Desember 2023.
Diakui bahwa keseriusan Penjabat Gubenur NTT, Ayodhia Kalake, di bidang human trafficking, memang tidak diragukan. Hal itu ditunjukan, saat menghadiri Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia ‘Kawan PMI,” di Hotel Aston Kupang pada Selasa, 19 Desember 2023.
“Saya mengapresiasi terbentuknya Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia. Kiranya Kawan PMI menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, terkait manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi PMI yang prosedural dan berkompeten, sehingga dapat bekerja secara baik di negara tujuan,”ungkapnya.
Sementara di bidang koperasi, lanjut Sylvia, Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake, juga mendukung sistem digitalisasi yang telah digunakan dalam pembukuan.
“Sebanyak 600-an koperasi di NTT telah menggunakan sistem digital. Tentu ini sebuah langkah maju dalam rangka pengawasan. Misalnya NPL (Non Performing Loan) atau kredit kategori kurang lancar, kita bisa pantau lalu berkoordinasi dengan koperasi yang bersangkutan. Upaya ini juga mendapat support dari Pak Penjabat,”sebut dia.
Menurut Ayodia Kalake, koperasi di NTT berperan besar dalam menghidupkan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat kecil. Dan, melalui koperasi, masyarakat miskin atau kurang mampu, bisa menopang usaha yang digeluti. Karena itu, ujar Ayodia Kalake, keberadaan koperasi di Nusa Tenggara Timur, harus terus didukung. (*)