Suara-ntt.com, Kupang-Sejak dilantik sebagai Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake pada tanggal 6 September 2023 lalu, baru hari ini Senin, 21 Januari 2024 menggelar jumpa pers bersama media massa Desk Provinsi NTT di aula Kominfo Provinsi NTT pada Senin, 22 Januari 2024.
Dalam acara jumpa pers tersebut, Penjabat Gubernur NTT memaparkan empat hal. Ke-4 hal itu antara lain; penanganan stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem, Inflasi, dan Pemilu 2024 di NTT.
Acara tersebut dimoderatori Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Kosmas Damianus Lana itu dirangkai dengan acara media gathering.
Acara tersebut merupakan yang pertama kali digelar Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake pasca tiga bulan memimpin NTT.
Kegiatan Jumpa Pers dan Media Gathering itu dihadiri Staf Khusus Penjabat Gubernur NTT, Prof Alo Liliweri, Dr Ahmad Atang, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov NTT.
Hadir pula puluhan wartawan-wartawati di lingkungan Pemprov NTT, dan sejumlah ASN di lingkup Pemprov NTT.
Dalam kesempatan itu Penjabat Gubernur NTT Ayodhia menjelaskan angka kemiskinan di NTT pada kondisi per Maret 2023 sebesar 19,96 persen turun 0,27 persen dari kondisi September 2022 dan 0,09 persen terhadap Maret 2022.
Dia membeberkan beberapa kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Sumba Tengah (31,78 persen), Sumba Timur (28,08 persen) dan Sabu Raijua (28,37 persen). Sementara Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah yakni Kota Kupang (8,61 persen), Kabupaten Flores Timur (11,77 persen) dan Kabupaten Ngada (12,06 persen).
“Dari data tersebut, jumlah penduduk miskin Provinsi NTT pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang dan turun 8,06 ribu orang terhadap September 2022 namun naik sebanyak 9,49 ribu orang terhadap Maret 2022,” bebernya.
Dari kondisi di atas, Ayodhia pun merincikan data jumlah penduduk miskin terbanyak di NTT yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebanyak 119,51 ribu, Kabupaten Sumba Barat Daya 101,40 ribu dan Kabupaten Kupang 90,23 ribu. Sementara kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah yakni Kabupaten Nagekeo 18,57 ribu, Ngada 20,57 ribu dan Sumba Tengah 24,24 ribu.
Angka Kemiskinan ini diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk dibawah garis kemiskinan (GK) sebesar Rp 507.203/kapita/bulan (Maret 2023, red) dengan komposisi garis kemiskinan makanan (GKM) sebesar Rp 389.518 (76,80 persen) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) sebesar Rp 117.685 (23,20 persen).
Lebih lanjut kata dia, berbagai upaya yang dilakukan guna menurunkan angka kemiskinan ekstrim terkait kondisi kesehatan (stunting) berupa menurunkan beban pengeluaran seperti iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau rehabilitasi panti dan kelompok usaha bersama (KUBE) dan program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial.
Selain itu, kata dia didorong berupa bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu per triwulan kepada masyarakat tidak mampu. Dengan demikian perlu adanya sinergitas oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian disalurkan dana desa dari Kementerian Desa dan ada juga program bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan berupa bantuan bibit rumput laut dan cool box
“Kami dari berbagai sektor bersinergi guna menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya,”ucapnya. ***